![Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo memberikan paparan saat menghadiri acara Demokr[e]asi di Gedung Serbaguna, Senayan, Jakarta, Senin, 8 Januari 2024. Acara tersebut diselenggarakan untuk ngobrol bareng Ganjar sekaligus menyerap aspirasi dari berbagai kalangan anak muda. TEMPO/ Febri Angga Palguna](https://statik.tempo.co/data/2024/01/08/id_1269679/1269679_720.jpg)
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Eksekutif Tim Pemenangan Nasional (TPN) Heru Dewanto menjelaskan strategi pasangan calon Ganjar Pranowo dan Mahfud DM, untuk mendongkrak kesejahteraan kaum buruh di Indonesia. Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, dia mengatakan pasangan nomor urut 3 itu, kemungkinan bakal mengkaji ulang Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang pengupahan, jika memenangi Pilpres 2024. Lanjut dia, skema pengupahan yang tertuang pada peraturan tersebut kurang berpihak pada buruh.
"Persoalan PP Nomor 51 tahun 2023 ini adalah persoalan hajat hidup orang banyak. Pemangku kepentingannya ada beberapa. Mereka semua harus didengar sudut pandangnya. Yang jelas, apabila suatu peraturan merugikan banyak pihak, kami tidak akan segan untuk mengkaji ulang dan memperbaiki," katanya menegaskan.
Kata dia, PP Nomor 51 tahun 2023 diteken Presiden Joko Widodo dan dirilis pada 10 November 2023. Dalam beleid itu, kenaikan upah buruh ditentukan menggunakan tiga variabel utama, yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu (simbol alpha).
Indeks tertentu akan dihitung oleh Dewan Pengupahan Daerah dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja, rata-rata upah, dan faktor-faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan. Regulasi itu hanya memungkinkan upah buruh naik kurang dari 9 persen.
Menurut Heru, skema upah mestinya berfokus pada realita kebutuhan pekerja. Pekerja harus diakomodasi dengan upah yang mencukupi sehingga bisa menjalani kehidupan yang layak, bukan semata untuk bertahan hidup. Upah buruh juga mesti memberi peluang buruh meningkatkan kualitas hidup.
Soal peningkatan kesejahteraan buruh, Heru mengatakan Ganjar sudah punya rekam jejak yang cemerlang saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah selama dua periode. Kata dia, Ganjar pernah menjadi satu-satunya gubernur yang menolak PP terkait upah pekerja, karena beliau menganggap peraturan itu tidak adil dan tidak bermanfaat bagi siapa pun,.
Namun demikian, Heru menegaskan Ganjar-Mahfud tak akan mengesampingkan perspektif pengusaha. Ia berpendapat pemangku kepentingan mesti didengarkan aspirasisnya supaya kesejahteraan buruh tercapai tanpa merusak iklim bisnis. Pihaknya harus menjamin kesejahteraan pekerja dengan upah yang mencukupi, sambil memastikan pengusaha bisa berusaha dengan lancar dan efisien.
Selain itu, Ganjar-Mahfud juga menawarkan solusi kerja sama antara pemerintah dan perusahaan dalam mengakomodir kesejahteraan buruh, semisal terkait aspek kesehatan, pendidikan, transportasi dan akomodasi.
"Sehingga perusahaan bisa fokus menyediakan upah yang layak bagi para pekerja. Di luar biaya tenaga kerja, kami bertekad untuk menurunkan biaya-biaya ekonomi lainnya yang memberatkan pengusaha," jelasnya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada hari Senin, 13 November 2023, menetapkan tiga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.
Hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada hari Selasa, 14 November 2023, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3. KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.
Pilihan Editor: Banyak BUMN Kolaps di Era Jokowi, Mahfud Md: Marak Korupsi, Harus Diperbaiki
