TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu merespons soal dugaan politisasi bantuan sosial atau bansos oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas. Anggota Bawaslu Puadi mengatakan pihaknya akan menelusuri dugaan tersebut untuk menilai apakah ada pelanggaran kampanye.
Tudingan tersebut berkaitan dengan pernyataan Zulhas saat sedang berkampanye untuk pemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilu 2024. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyinggung bahwa bansos dan bantuan langsung tunai (BLT) adalah pemberian dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Informasi ini sudah masuk ke Bawaslu. kami tetap melakukan proses penelusuran," kata Puadi di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat pada Ahad, 7 Januari 2023. "Kami akan telusuri apakah pernyataan dalam peristiwa itu mengarah pada tindakan pidana atau tidak."
Hasil penelusuran tersebut, kata dia, nantinya akan dituangkan dalam dikeluarkan dari LHP (laporan hasil pengawasan. Ia membeberkan beberapa indikator untuk membedah dugaan tersebut.
Pertama, Bawaslu akan melihat siapa yang diduga melakukan pelanggaran tersebut, apakah itu tim peserta Pemilu 2024, tim pemenangan, atau partai politik pendukung peserta Pemilu.
Kedua, Bawaslu akan membedah isi dari pernyataan Zulhas. Apakah dalam kampanye itu Zulhas menyampaikan hal yang dengan visi misi, program kerja, atau citra diri peserta Pemilu. "Penekanannya, dia mengajak atau tidak, adakah ajakan memilih ketika program itu disampaikan," ujar Puadi.
Nantinya, kata dia, indikator-indikator itu yang akan dibedah oleh Bawaslu untuk membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Zulhas. Apabila Zulhas terbukti melakukan pelanggaran, Puadi berujar Bawaslu akan melaksanakan pembahasan lanjutan dengan penegak hukum yakni Kepolisian dan Kejaksaan.
Zulhas sebelumnya juga sempat menanggapi soal tudingan politisasi bansos terhadapnya. "Diomongin apa aja boleh. Semakin diomongin, semakin bagus," ujar Zulhas saat ditemui Tempo di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Januari 2024. Dia pun tak membantah soal tudingan itu dan mengaku menyambut baik rencana Komisi VI DPR RI yang akan memanggilnya perihal dugaan politisasi bansos ini.
Pilihan Editor: Anggaran Bansos 2024 Melonjak, IBC Sebut 5 Potensi Politisasi Bansos di Tahun Politik
