TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo aktif melakukan berbagai kunjungan politik ke sejumlah wilayah di Indonesia. Dalam kunjungannya itu, ia menyampaikan janji dan gagasannya apabila terpilih sebagai Presiden Indonesia pada Pilpres 2024.
Selain itu, dia juga menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan berbagai masalah di Tanah Air. Salah satunya adalah memperbaiki data petani di Indonesia sebagai salah satu cara untuk mengatasi kelangkaan pupuk subsidi. Oleh karena itu, dia berkomitmen untuk segera memperbaiki data petani di Indonesia apabila mendapat mandat sebagai presiden.
“Bahasa Ganjar-Mahfud itu ‘sat set’, cepat, ‘tas tes’. Agar apa? Agar ini segera dibereskan sehingga tadi disampaikan ibu bapak semuanya, namanya bantuan dari negara harus sampai kepada yang berhak,” ucap Ganjar saat menanggapi keluhan salah satu petani di acara pertemuan dengan buruh tani dan nelayan di Taman Marakas, Bekasi, Kamis 14 Desember 2023.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyebutkan bahwa kelangkaan pupuk tidak hanya terjadi di Pulau Jawa. Tetapi juga di berbagai wilayah lain di Indonesia, seperti Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga Papua.
“Semuanya sulit dan kami bukan tidak bertanya, kami bertanya kepada kawan-kawan saya di DPR. Subsidinya kemarin dikurangi untuk beberapa jenis, dengan kebutuhan tinggi, pasti sulit,” kata dia.
Ganjar mengatakan bahwa data warga miskin di Indonesia juga harus diperbaiki agar bantuan dapat diberikan dengan mudah dan tepat sasaran. “Ukuran keluarga miskin itu apa, nanti tinggal masuk dalam chip KTP. Nanti tinggal ada kartu untuk membaca, ‘oh ini masuk kategori’, maka jaminan ada untuk orang ini. Keluarga miskin akan terdata dengan baik di situ,” ujarnya.
Lantas, apa saja janji-janji kampanye terbaru Ganjar Pranowo? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.
Evaluasi UU Cipta Kerja
Apabila terpilih sebagai Presiden, Ganjar berjanji akan mengevaluasi Undang-Undang Cipta Kerja yang lahir di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tersebut. Ini adalah salah satu Undang-Undang yang menuai banyak kritik dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia.
“Kami akan evaluasi, kalau kita ketemu pengusaha, bertemu pelaksana dari pemerintah, dan buruh kok semuanya tidak nyaman,” janji Ganjar dalam acara konsolidasi dengan buruh dan pelaku UMKM di Gedung Guru Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis, 14 Desember 2023.
Menurut Ganjar, ada hal yang keliru dari Undang-Undang ini. Alasannya, sejumlah pihak merasa tidak nyaman dengan kebijakan yang diatur dalam peraturan tersebut. “Rasa-rasanya kalo buruhnya tidak nyaman, pemerintah gak nyaman, pengusahanya gak nyaman, ada yang keliru," ucapnya.
Ganjar mengaku telah menyampaikan kepada Asosiasi Pengusaha Indonesia untuk duduk bersama mengkaji kembali kebijakan dalam UU Cipta Kerja. Dia berkomitmen akan memperjuangkan buruh agar hidup lebih baik. Adapun salah satu caranya adalah dengan menyiapkan perumahan, memastikan akses pendidikan, dan jaminan kesehatan.
“Praktik saya waktu itu kita dorong dengan subsidi di transportasi, kita siapkan perumahan untuk buruh, memastikan akses pendidikan dan kesehatan terjamin. Maka kalau empat komponen ini bisa, maka buruh akan terbantu,” ucapnya.
Selain itu, Ganjar juga mengungkapkan akan memberikan insentif kepada guru agama atau pondok pesantren apabila menang dalam Pilpres 2024. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan nasional.
“Kemarin Ganjar-Mahfud lebih menguatkan, dan kemarin saat Pak Mahfud di Sabang ceritakan-cerita bagaimana perhatian pada guru agama, terhadap Ponpes dengan insentif yang ada termasuk program yang sudah berjalan hari ini. Yang sudah bagus, jangan diganti dan itu masukan dari masyarakat dan kiai,” kata Ganjar usai berkunjung ke Ponpes Modern Sirojul Munir, Bekasi, Jawa Barat, dalam keterangan tertulis, Sabtu, 16 Desember 2023.
Dalam safari politik itu, Ganjar bertemu dengan pimpinan pondok pesantren, yakni Kiai Saefuddin Siroj. Dia mengatakan mendapat beberapa masukan dari Kiai Saefuddin soal kesejahteraan guru agama.
“Tapi tadi Kiai juga menyampaikan masukan kepada kami, perhatian kepada guru-guru agama juga termasuk pada guru-guru di Madrasah, karena UU (Undang-Undang) di Ponpes sudah ada,” kata Ganjar.
Ganjar melakukan kunjungan ke salah satu pondok pesantren tertua di Jawa Tengah, yakni Pondok Pesantren Darussalam Watucongol Magelang. Di sana, dia bertemu dengan pimpinan pondok yang bernama Kiai Nurul Hidayat. Dia pun mengaku mendapat masukan dari pertemuan tersebut, terutama soal Undang-Undang Tahun 2019 tentang Pesantren.
“Maka sebenarnya lebih banyak ‘Pak laksanakan segera UU Pesantren’, kalau dari mereka paling banyak itu,” kata Ganjar dalam keterangan tertulisnya, Ahad, 17 Desember 2023.
Dalam persoalan itu, Ganjar mengklaim dirinya sudah memiliki pengalaman ketika menjadi Gubernur Jawa Tengah dalam merealisasikan turunan UU Pesantren. Salah satu halnya membuat peraturan daerah (Perda) tentang Pesantren.
“Kalau pengalaman di Jawa Tengah dulu pasti perhatian ke ponpes itu sudah biasa melaksanakan lah, ada bangunan fisik, ruang kelas baru membuat tempat wudu kadang-kadang fasilitas seperti peralatan pendidikan ada juga perhatian kepada guru madrasah di ponpes dan sudah kita kerjakan itulah,” kata Ganjar.
Selain Perda, bersama calon wakil presiden yang mendampinginya, Mahfud Md, Ganjar mengatakan mempunyai tujuan agar pondok pesantren untuk terus berperan memajukan negara dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya generasi muda. “Kemarin akan kami nasionalkan, sehingga Pak Mahfud me-launching di Sabang, sebenarnya itu pengalaman yang ada,” ujar Ganjar.
Pengembangan Ekonomi Pesantren
Ganjar menegaskan bahwa pemberdayaan pondok pesantren menjadi salah satu prioritas program kerjanya. Banyak pondok pesantren yang mengembangkan ekonomi dengan memanfaatkan potensi santri misalnya, peternakan, pertanian dan juga perkebunan.
“Banyak sekali ekonomi pondok pesantren, yakni pertanian dalam arti luas. Bisa peternakan perkebunan dan pertanian itu yang paling penting,” katanya saat melakukan kunjungan di Pondok Pesantren Darussalam Timur Watucongol, Magelang pada Minggu, 17 Desember 2023.
Keberadaan ekonomi pesantren itu, kata Ganjar, penting untuk terus memberikan pelatihan keterampilan, sehingga banyak muncul inovasi berkelanjutan. “Dari situlah kemudian keterampilan-keterampilan dijaga dan banyak inovasi yang muncul, yang musti kita fasilitasi. Pemerintah harus memfasilitasi,” kata dia.
Capres yang berpasangan dengan Mahfud Md itu menambahkan, keberpihakan kepada pondok pesantren bukanlah hanya sekedar wacana. Sebab, selama menjabat Gubernur Jawa Tengah dua periode, dia telah banyak melahirkan kebijakan untuk kemajuan pondok pesantren.
“Kami sudah melakukan saat masih di Jawa Tengah. Ada bantuan-bantuan yang sifatnya fisik, umpama penambahan gedung sekolah, dan juga pelatihan-pelatihan. Saya kira tinggal kita siapkan untuk seluruh Indonesia,” tuturnya.
Selain itu, Undang-Undang No 18 Tahun 2019 tentang pesantren menjadi pijakan kuat untuk pemerintah dalam memperhatikan pesantren. “Kami di Jawa Tengah telah menyelesaikan Perda yang mendukung UU Pesantren itu. Dan, kita dorong daerah lain juga begitu,” ujarnya.
RADEN PUTRI | ADIL AL HASAN | ANTARA
Pilihan Editor: Janji Kampanye Terbaru Gibran: Lanjutkan IKN, Anak Muda di Kabinet, hingga Bangun RS Unggulan di Tiap Kota
