TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan melaporkan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga 12 Desember 2023. Hal itu diungkap dalam acara Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Desember 2023.
“Pendapatan negara sampai 12 Desember kami sudah mengumpulkan Rp 2.553,2 triliun,” ujar Sri Mulyani di Gedung Kemenkeu pada Jumat, 15 Desember 2023.
Menurut dia, angka tersebut sudah melebihi angka pendapatan yang ada di Undang-Undang APBN Tahun 2023 yang nilainya sebesar Rp 2.463,2 triliun. Artinya jika dibandingkan dengan target APBN sudah dilewati dengan persentase mencapai 103,7 persen.
Namun, pada pertengahan tahun UU APBN 2023 direvisi ke atas melalui Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 target pendapatan negara menjadi Rp 2.463 triliun. “Kita masih belum mencapai. Tapi jika dibandingkan dengan UU APBN awal ksudah melewati,” kata dia.
Sementara dari sisi belanja, hingga 12 Desember 2023, negara membelanjakan sebear Rp 2.588,2 triliun. Target dalam UU APBN 2023 awal belanja yang direncanakan senilai Rp 3.061,2 triliun. Sehingga jika dibandingkan dengan UU APBN 2023 awal realisasinya baru 84,55 persen
Sedangkan pada pertengahan tahun, belanja negara dinaikkan alokasinya menjadi Rp 3.117,2 triliun. “Jadi kalau dibandingkan dengan Perpres Nomor 75 Tahun 2023 yang merupakan revisi dari UU APBN 2023 awal realisasinya sudah 83 persen,” tutur Sri Mulyani.
Dari sisi pembiayaan, bendahara negara menjelaskan, hingga 12 Desember 2023 realiasasinya mencapai Rp 289,2 triliun. Artinya, APBN 2023 defisit Rp 35 triliun atau 0,17 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada APBN 2023 awal yang nilainya Rp 598,2 triliun, kemudian direvisi ke bawah pada pertengahan tahun menjadi Rp 479,9 triliun
Lalu, keseimbangan primer sampai 12 Desember 2023, masih surplus Rp 378,6 triliun. “Ini adalah hal yang masih positif,” tutur Sri Mulyani.
