TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah bakal memindahkan aparatur sipil negara atau ASN ke Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai Juli 2024 mendatang. Total ASN yang akan diboyong ke IKN sebanyak 16.900 orang, termasuk anggota TNI dan Polri. Meski begitu, santer isu banyak ASN yang menolak untuk dipindahkan ke IKN.
Presiden Jokowi atau Jokowi pernah mengungkapkan bahwa pemindahan ASN ke luar Jawa terkesan rumit. Oleh karenanya, pemerintah telah menyiapkan intensif hingga tunjangan bagi para ASN supaya pemindahan tidak berjalan alot.
"Kalau enggak ada ini (insentif), alot pasti. Tapi kalau ada insentif, kan beda," tutur Jokowi dalam pidato pembukaannya di Rapat Koordinasi Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Selasa, 3 Oktober 2023.
Alasan ASN Menolak Pindah Ke IKN
Berdasarkan laporan Koran Tempo, salah satu pegawai negeri di kementerian bernama Putri Maharani (bukan nama sebenarnya) mengaku berat hati untuk pindah ke IKN karena khawatir bakal berjauhan dengan suami. “Kalau ada kesempatan enggak pindah, kalau boleh, ya enggak pindah,” tuturnya saat dihubungi pada Senin, 28 Maret 2022.
Putri mengaku khawatir kepindahannya ke IKN justru menambah biaya hidup. Kecemasan itu, kata dia, tidak hanya dirasakan sendiri. Tapi sesama rekan ASN lainnya juga enggan untuk pindah ke IKN. “Dua dapur agak susah soalnya. Mana ada cicilan mobil, cicilan rumah. Pasti akan lebih mahal semuanya,” ujar dia.
