TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan, perbaikan kualitas hidup semua hakim di Indonesia dapat mencegah kegagalan penegakan hukum. Hal itu disampaikannya saat menanggapi pertanyaan panelis mengenai komitmen dalam menjaga independensi kehakiman.
“Semua pekerja di sekitar pengadilan dan penegak hukum akan saya perbaiki kualitas hidupnya. Gajinya diperbaiki agar tidak dapat diintervensi, tidak dapat dikorup, dan tidak dapat disogok,” kata Prabowo dalam debat capres perdana di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jakarta, Selasa malam, 12 Desember 2023.
Melalui perubahan kualitas hidup, Prabowo menilai bahwa hal tersebut dapat membawa pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian lembaga kehakiman. Dengan begitu, menurut dia, hakim tidak dapat diatur oleh pihak manapun.
Prabowo juga mengungkapkan bahwa dirinya sangat setuju bila lembaga yudikatif harus bersifat independen dan tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan lain. Sehingga, dia menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk memperkuat lembaga kehakiman bila terpilih dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
“Saya berkomitmen untuk memperkuat itu, bila mana saya mendapatkan mandat dari rakyat, saya akan meningkatkan kualitas hidup semua hakim-hakim di Republik Indonesia,” ucap dia.
Ganjar Sindir Putusan MK
Ketika dipersilakan menanggapi pernyataan Prabowo tersebut, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo malah mengungkit soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan MK yang dimaksud adalah yang berhubungan dengan syarat capres-cawapres yang secara tidak langsung melahirkan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).
“Mohon maaf pak, saya terpaksa harus bertanya. Apa komentar Pak Prabowo terhadap putusan MK yang melahirkan MKMK?” ujar Ganjar.
Moderator pung mengingatkan agar para capres untuk saling menanggapi, bukan melontarkan pertanyaan. Ganjar selanjutnya bertanya, “Apakah saya boleh merevisi statement saya, karena tidak boleh bertanya?” Namun moderator tidak mengizinkan.
Meski begitu, Prabowo menanggapi pertanyaan Ganjar. Prabowo menyebut bahwa keputusan MKMK dan konsekuensinya sudah jelas. “Mengenai MKMK, aturannya sudah jelas. Kita bukan anak kecil, rakyat lihat, rakyat juga tahu. Yang intervensi siapa? Tapi intinya, kita tegakkan konstitusi, tegakkan Undang-undang,” kata Prabowo.
Anies Setuju dengan Pendapat Prabowo
Sementara itu, capres nomor urut 1, Anies Baswedan, yang juga diberi kesempatan untuk menanggapi, menuturkan bahwa tugas hakim tidak hanya menegakkan hukum, tetapi menghadirkan keadilan.
“Ketika saya bertugas sebagai presiden, maka saya akan tegaskan kepada semua yang ada di lingkar yudisial, bahwa tugas Anda bukan hanya menegakkan hukum, tetapi tugas Anda juga menghadirkan keadilan. Itu yang pertama,” kata Anies.
“Yang kedua, bila terjadi praktik-praktik di mana keadilan tidak hadir, maka negara tidak boleh diam dan mengatakan, ‘ah itu proses hukum’. Justru negara harus mempertanyakan apa yang sesungguhnya terjadi. Dan itu yang harus dikerjakan negara, memastikan bahwa proses hukum benar-benar berorientasi kepada keadilan,” ujar Anies.
Anies pun mengaku setuju dengan pernyataan Prabowo terkait perbaikan kualitas hidup para hakim di Indonesia. “Kepada mereka yang bertugas (di lembaga yudikatif), tadi disampaikan (oleh Prabowo), harus memastikan mereka memiliki remunerasi yang baik. Ya, itu penting,” kata dia.
Selanjutnya, ketika diminta menanggapi penjelasan Anies, Prabowo juga sama-sama mengatakan setuju. “Apa yang tadi disampaikan Pak Anies, dalam hal ini saya setuju dengan Pak Anies,” ujar Prabowo.
MELYNDA DWI PUSPITA | ANTARA
Pilihan Editor: Global Tak Pasti, Prabowo Sebut Ekonomi RI Aman Terkendali dan Ungkit Keberhasilan Jokowi
