TEMPO.CO, Jakarta - Calon Presiden Anies Baswedan menjelaskan mengenai ruang fiskal Indonesia yang terbatas, termasuk rasio pajak —perbandingan penerimaan pajak terhadap PDB nominal suatu negara—yang masih di bawah 10 persen. Untuk mengatasi itu, kata dia, perlu harmonisasi peran antara pemerintah dan swasta.
“Ini harus kolaboratif. Jadi tidak semua bertumpu pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN),” ujar dalam acara Dialog Apindo bersama Capres 2024 di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, pada Senin, 11 Desember 2023.
Menurut Anies, sebagian pembangunan di Indonesia seharusnya bisa juga dikerjakan oleh swasta. Dan peluang itu harus dibuka. Anies berpandangan bahwa badan usaha milik negara (BUMN) harus memberikan ruang kepada swasta. “BUMN tidak boleh justru menjadi yang mematikan swasta.”
Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan para pendiri bangsa juga tidak mendirikan BUMN untuk meningkatkan pendapatan pemerintah. Anies memiliki filosofi tersendiri yang bahkan sudah diterapkan saat memimpin DKI Jakarta mengenai tugas pemerintah yang memiliki dua tangan yakni birokrasi dan korporasi.
Keduanya, Anies berujar, punya fungsi pembangunan untuk urusan-urusan yang memiliki kelenturan, keleluasaan, kemudahan secara legal dalam melakukan kerja sama, dan lainnya. Karena, kata dia, jalan korporasi itu memerlukan regulasi yang menggunakan unsur birokrasi. “Tapi dua-duanya untuk development goal,” ucap Anies.
Dia menuturkan bahwa BUMN tidak diciptakan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah atau pemerintah bermain di pasar. Karena hal itu bisa menciptakan konflik kepentingan, di satu sisi menjadi regulator, tapi di sisi lain menjadi pemain pasar.
Laba BUMN pada kuartal III 2023
