TEMPO.CO, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Indonesia kembali buka suara mengenai posisi organisasinya dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024. “Saya sudah pernah sampaikan, posisi Kadin Indonesia netral,” ujar Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan di Swissotel PIK Avenue, Jakarta Utara, pada Kamis, 7 Desember 2023.
Hal ini menanggapi Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid yang menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional Calon Presiden dan Wakil Presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Selain itu mantan Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani didapuk menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Yukki menjelaskan, sebenarnya berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ ART), Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid tidak perlu ambil cuti meski bertugas sebagai tim pemenangan capres. Namun, karena Arsjad ingin menjaga netralitas di Kadin, maka posisinya sebagai ketua umum saat ini dinyatakan ’berhalangan sementara’.
Selain itu, kebetulan juga, Ketua Umum Kadin Indonesia Periode 2015-2022 Rosan Roeslani—saat ini Ketua Dewan Kehormatan Kadin Indonesia—menjabat ketua tim pemenangan salah satu calon presiden.
Bahkan, Yukki menjelaskan, ada juga beberapa pengurus Kadin Indonesia lainnya yang ditunjuk dalam tim pemenangan capres. Tapi organisasi itu tidak memberikan instruksi apa pun soal Pilpres 2024.
“Karena ini pesta demokrasi dan itu bersifat pribadi untuk masing-masing,” ucap Yukki.
Yukki hanya menekankan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987, di pasal 5 tertulis bahwa Kadin Indonesia tidak boleh masuk ke dalam konteks politik praktis. “Jadi jelas.”
Menurut dia, politik Kadin Indonesia adalah memperjuangkan kesejahteraan dan politik ekonomi. Kadin Indonesia, kata Yukki, ingin tetap damai dalam penyelenggaraan pemilu, dan ekonomi tetap tumbuh. “Karena kami punya pekerjaan besar mencapai apa yang disebut dengan Indonesia emas 2045, intinya di situ,” tuturnya.
Pilihan Editor: Pemerintah Diminta Atasi Aksi Boikot Produk Terafiliasi Israel, Respons PP Muhammadiyah?
