TEMPO.CO, Jakarta - Eks Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi membantah anggapan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersifat transaksional. Menurutnya, kebijakan luar negeri era Jokowi merupakan kebijakan berbasis nilai.
Lutfi lalu merujuk penerimaan Indonesia terhadap pengungsi Rohingnya sebagai salah satu contoh. "Yang membela orang Islam (Rohingya) ketika diusir dari negaranya siapa? Republik Indonesia. Ditolak di Thailand, ditolak di Malaysia, yang menerima pertama, Republik Indonesia. Presidennya Jokowi," kata Lutfi dalam tayangan video pendek yang ia unggah melalui Instagram resmi @m.lutfi pada Sabtu, 2 Desember 2023.
"Kami yakin dan percaya kebijakan luar negeri era pak Jokowi adalah berbasis nilai," tulisnya dalam keterangan video tersebut.
Dalam video tersebut, Lutfi tampak berada dalam suatu panel diskusi bersama eks Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Saat itu, Thomas mengatakan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia saat ini terlalu transaksional. "Dan kita harus kembali ke kebijakan luar negeri yang berbasis nilai," ujar Thomas.
Karena itulah Lutfi membantah. Menurut eks Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat itu, penerimaan atas pengungsi Rohingnya sudah menjadi bukti bahwa kebijakan luar negeri era Jokowi berbasis nilai.
"Saya minta maaf karena Pak Tom (Thomas Lembong) belain Anies Baswedan. Bilang Pak Jokowi transaksional," kata Lutfi. "Saya categorically deny (tegas membantah) dan saya bela Pak Jokowi."
Sebelumnya Lutfi juga mendukung kebijakan mantan bosnya tersebut. Soal pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara, misalnya, Lutfi menilai megaproyek itu justru adalah solusi bagi masa depan Indonesia.
Ihwal mahalnya proyek IKN ini, Lutfi menilai pemindahan IKN ini penting karena akan menyelesaikan berbagai persoalan mulai dari polusi, listrik, dan sampah. "Jokowi ahli dalam menyelesaikan masalah yang akan datang dengan solusi masa depan," katanya lewat Instagram pribadinya pada kesempatan sebelumnya.
Lutfi membayangkan pada tahun 2045 kota Jakarta dan Bandung akan bergabung menjadi satu kota. Saat itu, ia memperkirakan jumlah penduduknya bisa mencapai 75 juta orang. Karena itu, ia memperkirakan berbagai masalah akan mundul.
"Jadi nanti orang baru bisa mikir solusi untuk memindahkan ibu kota, baru dipikirkan nanti. Akan menjadi sebuah problem yang tidak bisa diselesaikan di masa itu," kata dia. Karena itu, ia menekankan jangan sampai pemerintah menyelesaikan persoalan masa yang akan datang dengan solusi masa lalu.
Oleh sebab itu, menurut Lutfi, pemikiran Jokowi memindahkan ibu kota sebetulnya menunjukkan kapasitas kepala negara yang ahli menyelesaikan masalah yang akan datang. Dia pun merujuk pada proyek MRT yang diinisiasi Jokowi saat terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2012.
RIRI RAHAYU | RIANI SANUSI PUTRI
Baca Juga:
Pilihan Editor: Anies Kritik Proyek IKN, Mantan Mendag Muhammad Lutfi: Jokowi Ahli dengan Solusi Masa Depan
