INFO BISNIS - Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Wahyu Utomo mengungkapkan arsitektur APBN 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Menurutnya, peran APBN didorong agar berfungsi optimal untuk kesejahteraan masyarakat.
“Pertama APBN sebagai shock absorber. Melindungi rakyat dan stabilisasi ekonomi dari guncangan global (stabilisasi harga pangan, ketahanan energi, pengendalian inflasi). Kedua, APBN sebagai agen pembangunan (akselerator transfor- masi ekonomi) yang fokus human capital, physical capital, natural capital, dan institutional reform. Ketiga, APBN sebagai instrumen mewujudkan kesejahteraan rakyat (penurunan kemiskinan ekstrem, stunting, kesenjangan),” ujar Wahyu dalam keterangannya, Selasa, 21 November 2023.
Dia menjelaskan selama ini APBN 2023 menunjukan kinerja yang positif, pendapatan tumbuh seiring makin kuatnya pemulihan aktivitas ekonomi dan buah reformasi perpajakan, belanja tetap mampu melindungi daya beli masyarakat dan menopang pemulihan ekonomi, dan risiko fiskal yang makin terkendali yang terefleksi dari defisit dan utang terjaga di level manageable.
“Semoga kinerja positif APBN 2023 terus berlanjut hingga akhir tahun, sehingga menjadi kado indah untuk menyongsong tantangan 2024,” ucap Wahyu.
Untuk itu, lanjut dia, kinerja APBN 2023 yang solid akan menjadi fondasi yang kokoh untuk menyongsong APBN 2024. Demikian juga APBN 2024, akan mempunyai nilai strategis untuk menghantar Indonesia keluar dari midle income trap menuju Indonesia maju, adil, makmur di tahun 2045.
“Adapun, transformasi ekonomi akan ditempuh melalui dua strategi utama yaitu strategi jangka pendek dan strategi jangka menengah. Strategi jangka pendek difokuskan untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, pengendalian inflasi dan peningkatan investasi,” ujar Wahyu.
Dia memaparkan bahwa strategi jangka menengah difokuskan pada lima agenda sebagai berikut. Satu, mewujudkan sumber daya manusia unggul yang produktif, inovatif, sejahtera dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan, serta reformasi sistem perlindungan sosial.
Dua, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, khususnya infrastruktur di bidang energi, pangan, konektivitas, serta teknologi informasi dan komunikasi. Tiga, pemantapan implementasi reformasi birokrasi dan simplifikasi regulasi. Empat, meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi, melalui penghiliran sumber daya alam. Lima, mendorong pengem- bangan ekonomi hijau.
“Untuk mendukung efektivitas dalam mengakselerasi transformasi ekonomi tersebut perlu penguat an reformasi fiskal secara holistik melalui: (i) optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan. (ii) konsisten melakukan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara (spending better), dan (iii) mendorong pembiayaan yang inovatif, prudent, dan berkelanjutan,” ujar Wahyu.
Dengan mencermati tantangan dan agenda pembangunan serta upaya reformasi fiskal yang kom- prehensif, maka postur APBN 2024 telah disepakati sebagai berikut. Pertama, pendapatan negara direncanakan sebesar Rp2.802,3 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.309,9 triliun dan PNBP sebesar Rp492,0 triliun serta hibah sebesar Rp0,4 triliun.
Kedua, belanja negara dialokasikan sebesar Rp3.325,1 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.467,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp857,6 triliun. Ketiga, keseimbangan primer negatif Rp25,5 triliun didorong bergerak menuju positif. Keempat, defisit anggaran sebesar Rp522,8 triliun atau 2,29% PDB, sedikit lebih rendah dari tahun 2023 sebesar 2,27% PDB.
Kelima, belanja Kementerian/Lem baga (K/L) tahun 2024 sebesar Rp1.090,8 triliun antara lain untuk mendukung berbagai Proyek Stra- tegis Nasional (PSN), pelaksanaan Pemilu 2024, akselerasi transfor masi ekonomi, kenaikan gaji ASN Pusat/TNI/Polri sebesar 8,0%, pembangunan infrastruktur de ngan mengoptimalkan penggunaan produk-produk dalam negeri, serta penyaluran bantuan sosial yang adaptif dan tepat sasaran.
Keenam, belanja Non-K/L disepakati sebesar Rp1.376.7 triliun antara lain untuk mendukung kenaikan manfaat pensiun sebesar 12%, pemberian subsidi dan kompensasi untuk menjaga daya beli masya- rakat, serta mendukung petani, UMKM, dan dunia usaha.
Wahyu menyatakan melalui pengelolaan fiskal yang sehat dan efektif, APBN 2024 diharapkan mampu merespons dinamika perekonomian, dan mendukung agenda pembangunan. Sejalan dengan hal tersebut, maka sasaran dan indikator pembangunan disepakati tingkat kemiskinan pada rentang 6,5%-7,5%, Tingkat pengangguran terbuka pada rentang 5,0%-5,7%, tingkat kemiskinan ekstrem pada rentang 0%-1%, rasio gini pada 0,374-0,377, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 73,99-74,02, nilai tukar petani (NTP) pada 105-108, dan nilai tukar nelayan pada 107-110.
“Semoga ikhtiar bersama seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan menjadi sebuah bangsa yang maju, sejahtera, adil dan Makmur,” ujar Wahyu.(*)
