TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan selain agenda ekonomi dan politik tahun depan, Indonesia dan dunia sedang menghadapi ancaman serius. Acaman itu adalah climate change (perubahan iklim) yang perlu direspons dari sisi instrumen fiskal
“Kami di Kemenkeu termasuk institusi yang cukup aktif melakukan engagement (terlibat). Juga membantu untuk membangun fondasi-fondasi bagi antisipasi dampak climate change yang luar biasa bagi umat manusia,” ujar Sri Mulyani dalam acara Bisnis Indonesia Business Challenges 2024 yang disiarkan langsung melalui akun YouTube Bisniscom, Kamis, 23 November 2023.
Adapun langkah yang dilakukan Kemenkeu adalah membangun carbon market (pasar karbon). Kemenkeu juga mengenalkan carbon tax (pajak karbon) meskipun dilakukan secara bertahap. Bahkan di dalam negosiasi internasional terus terlibat untuk mendapatkan dukungan global untuk agenda penurunan carbon emission di Indonesia.
Sri Mulyani mencontohkan, seperti energy transition mechanism (mekanisme transisi energi) yang selama ini sudah diumumkan. Serta sedang membentuk country platform dan membangun blended finance (pendanaan campuran) dalam rangka meningkatkan peran energi terbarukan dan mengendalikan peranan dari energi yang berasal dari fosil fiul.
“Sehingga Indonesia bisa tetap tumbuh tinggi namun emisi karbon yang berasal dari energi nya makin menurun atau bisa turunkan,” ucap Sri Mulyani.
Menurut bendahara negara, hal itu semua merupakan area yang masih akan berkembang banyak. Pekan depan, Indonesia juga akan menghadiri Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC) di Dubai, yang salah satunya akan membahas pendanaan untuk agenda keberlanjutan.“Mobilitas pendanaan untuk agenda climate change adalah sesuatu yang luar biasa penting,” tutur dia.
Semua itu, Sri Mulyani berujar, akan terus mempersiapkan berbagai hal di tahun yang disebut sebagai hajatan politik. Kemenkeu akan tetap menjaganya, karena itu adalah siklus demokrasi yang normal dan sudah diatur oleh undang-undang.
“Indonesia adalah negara demokrasi yang berarti mekanisme pemilihan umum memang sudah ditetapkan,” kata Sri Mulyani. “Itu tidak boleh mengganggu juga berbagai agenda pembangunan dan instrumen APBN yang terus akan menjaga masyarakat dan perekonomian Indonesia.”
