Oleh sebab itu, ke depan, jika ia kelak terpilih menjadi Presiden pada 2024, pihaknya melibatkan peneliti hingga aktivis untuk membangun kekuatan dari laut.
"Mereka yang punya kepentingan, pengennya yang lebih gampang. Maka, ketika governance-nya tidak berjalan kan kreditnya muncul, dikuasai segelintir orang," tutur Mantan Gubernur Jawa Tengah ini.
Adapun Jokowi telah mencanangkan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia sejak 2014 lalu. Pada saat itu, pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengklaim akan berfokus pada bidang maritim.
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyatakan Poros Maritim Dunia masih sebatas mimpi pada masa pemerintahan Jokowi dan JK. Sebab, kedaulatan yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 5 tahun pertama pemerintahan Jokowi hanya sebatas penenggelaman kapal. Pemerintah tidak masuk dalam ranah perampasan ruang hidup nelayan dan perempuan nelayan.
Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengawal penyusunan Haluan Maritim Nasional atau HMN 2045. Ini berisi konsep pembangunan kemaritiman dan investasi, dalam rangka persiapan rencana pembangunan jangka panjang atau RPJP 2024-2045.
Adapun Indonesia memiliki visi Maritim 2045 untuk menjadi pusat peradaban maritim dunia. Ekonomi maritim diharapkan meningkatkan sumbangan terhadap produk domestik bruto atau PDB, dari 6,4 persen pada 2015 menjadi 12,5 persen pada 2045.
AMELIA RAHIMA SARI | ANTARA
Pilihan Editor: Jokowi Resmikan PLTS Cirata, IESR: Tonggak Akselerasi PLTS Skala Besar yang Mati Suri Sejak 2020
