Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Arsjad Dukung Ganjar, Rosan Dukung Prabowo, Bagaimana Sikap Kadin?

Reporter

Editor

Agung Sedayu

image-gnews
Foto Arsjad Rasjid dan Rosan Roeslani. FOTO/instagram
Foto Arsjad Rasjid dan Rosan Roeslani. FOTO/instagram
Iklan

TEMPO.CO, JakartaDua tokoh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid dan Rosan Roeslani, pecah kongsi. Ketua Kadin Arsjad Rasjid yang terpilih menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sedangkan mantan Ketua Kadin Rosan Roeslani, menjadi Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Lantas bagaimana sikap Kadin?

Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan bahwa Kadin berada pada posisi netral dan tidak menunjukkan dukungan terhadap salah satu pasangan calon presiden Indonesia.

"Posisi Kadin Indonesia netral, sekali lagi saya tegaskan Kadin Indonesia netral," kata Yukki di Menara Kadin, Jakarta Selatan pada Senin, 30 Oktober 2023.

Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden didampingi Gibran Rakabuming. Sedangkan Ganjar Pranowo maju sebagai calon presiden didampingi Mahfud MD. Selain itu juga ada pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang juga akan berlaga di pemilihan umum 2024 nanti.

Yukki tak masalah kalau anggota Kadin untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Namun, syaratnya tidak membawa nama Kadin Indonesia dalam proses kampanye.

"Saya sudah sampaikan para wakil ketua umum, seluruh pengurus, daerah juga, provinsi maupun kabupaten atau kota, silakan kalau ada yang ingin menjadi bagian dari proses itu saya hargai. Tapi satu hal, saya akan tindak tegas siapapun yang membawa atas nama Kadin, itu clear," ucap dia.

Bahkan Arsjad secara khusus menarik diri sementara waktu dari keorganisasian dengan cuti hingga Pilpres 2024 meski tidak diwajibkan dalam AD/ART Kadin.

Menurut Yukki, pemilihan presiden merupakan pesta demokrasi yang seharusnya diselenggarakan dengan bahagia. “Jangan dibuat tegang-tegang. Mari kita lalui pesta demokrasi ini. Semua saya harapkan taat dan tunduk pada peraturan dan perundangan,” kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Terkait Rossan, Yukki mengaku akan bertemu dengan Wakil Menteri BUMN tersebut dalam waktu 1-2 hari ke depan untuk menyampaikan posisi netral Kadin dalam pilpres.

"Saya akan sampaikan positioning Kadin Indonesia dan saya yakin beliau dapat memahami karena beliau juga sebelumnya adalah sebagai Ketua Umum Kadin sebelum Pak Arsjad," tuturnya.

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Eka Sastra menegaskan Kadin tidak terlibat mendukung paslon nomor satu, dua atau tiga. Namun yang Kadin dukung adalah cara agar politik Pemilu menghasilkan instrumen demonstrasi yang kokoh dan menjadi landasan pertumbuhan serta bagaimana ekonomi Indonesia bisa bergerak selangkah demi langkah agar bisa mencapai negara maju.

“Itu lah komitmen Kadin dan Kadin telah menyumbangkan anak-anak terbaiknya dalam politik praktis. Ketua Umum yang berhalangan hadir sudah masuk, kemudian dewan kehormatan kami sudah masuk, dan banyak kader-kader yang lain. Tapi sekali lagi itu personal. Secara institusi, Kadin tetap tegak kepada Plh Ketum, kami akan selalu berjuang bagaimana menjaga demokrasi tidak mematikan ekonomi,” ujar dia.

NINDA DWI RAMADHANI

Pilihan Editor: Ekonom Ingatkan Anies, Ganjar, dan Prabowo: Melanjutkan IKN, Beban Berat APBN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Demokrat Wanti-wanti Jangan Ada Partai di Pemerintahan Prabowo tapi Terasa Oposisi

20 menit lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ditemui di kediaman Calon Presiden Prabowo Subianto, Rumah Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 20 Maret 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Demokrat Wanti-wanti Jangan Ada Partai di Pemerintahan Prabowo tapi Terasa Oposisi

Demokrat mewanti-wanti agar tak ada partai di pemerintahan rasa oposisi.


Gerindra Ungkap Gelora Tak Tolak PKS Gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

1 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, ketika ditemui di Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2024. TEMPO/Defara
Gerindra Ungkap Gelora Tak Tolak PKS Gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

Gerindra mengatakan Gelora tak tolak PKS gabung ke pemerintahan Prabowo.


Alasan PDIP Sebut Oposisi Perlu Ada dalam Pemerintahan

1 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Alasan PDIP Sebut Oposisi Perlu Ada dalam Pemerintahan

PDIP menilai oposisi diperlukan dalam sistem pemerintahan.


Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

11 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

Politikus Senior PDIP, Andreas Hugo Pareira, merespons soal keinginan Prabowo Subianto yang membentuk presidential club atau klub kepresidenan.


Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

12 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, ketika ditemui di Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2024. TEMPO/Defara
Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.


Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

12 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.


Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

12 jam lalu

Penyerahan lukisan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Prabowo Subianto, sebagai penghargaan sebagai Capres terpilih dalam Pemilu 2024, dalam acara Buka Bersama (Bukber) Partai Demokrat, pada Rabu, 27 Maret 2024 di St. Regis, Setiabudi, Jakarta Selatan. TEMPO/Adinda Jasmine
Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

Partai Demokrat menyoroti mimpi SBY setahun lalu yang serupa dengan keinginan Prabowo membuat presidential club.


NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

16 jam lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau harga grosir di ITC Mangga dua, Jakarta, Minggu, 17 Maret 2024. Kunjungan tersebut untuk dalam rangka memantau stabilitas harga sandang saat Ramadan dan menjelang lebaran sekaligus berbelanja untuk dibagikan kepada pengunjung ITC. TEMPO/ Febri Angga Palguna
NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

Zulhas menganggap dukungan dari NasDem dan PKB ke Prabowo sebagai sesuatu yang biasa saja. Ia mengimbau masyarakat tak baper.


Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

16 jam lalu

Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron saat diwawancarai Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Denpasar. Foto: Husen/vel
Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

Politikus Demokrat anggap gagasan Prabowo Subianto yang ingin membentuk Presidential Club sebagai politik tingkat tinggi.


Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

17 jam lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.