TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman RI akan memanggil Menteri Pertanian atau Mentan Amran Sulaiman dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya besok untuk membahas pemutihan lahan sawit di kawasan hutan.
Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika mengatakan belum ada pengaduan masyarakat soal pemutihan lahan sawit. Tapi dia menyebut kasus ini sudah menjadi kegelisahan publik. Oleh karena itu, Ombudsman akan memanggil Amran dan Siti Nurbaya besok.
"Besok jam 14.00. Kalau kami undang Menterinya," ujar Yeka saat ditemui di Gedung Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan pada Senin, 30 Oktober 2023.
Namun dia menyebut bisa saja yang datang adalah perwakilan dari kedua lembaga itu. Dia menyebut, Ombudsman akan menanyakan soal target kebijakan pemutihan lahan sawit.
"Karena gini, yang jadi fokus Ombudsman, sawit kan sudah ditanam dan pelaku usaha sudah klaim punya HGU (hak guna usaha). Waktu itu statusnya dibuat HGU, tiba-tiba di masa sekarang Pemerintah justifikasi sebagai kawasan hutan," tutur Yeka.
Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mengesahkan Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2023 tentang Satgas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.
Satgas tersebut akan menangani pemutihan lahan sawit seluas 3,3 juta hektare di kawasan hutan dengan tenggat 2 November 2023. Adapun dasar hukumnya adalah Pasal 110A dan Pasal 110B di Undang-undang Cipta Kerja.
Dalam Pasal 110A dijelaskan, setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam Kawasan Hutan sebelum berlakunya Undang-undang Cipta Kerja yang belum memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat tanggal 2 November 2023. Jika tidak, akan dikenai sanksi administratif berupa pembayaran denda dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha.
Sementara dalam Pasal 110 B dijelaskan, setiap orang yang melakukan pelanggaran, sebagaimana Pasal 17 UU Cipta Kerja, tanpa memiliki Perizinan Berusaha sebelum tanggal 2 November 2020 dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha, pembayaran denda, dan/atau paksaan pemerintah.
Adapun Pasal 17 Ayat 2 beleid itu menyatakan setiap orang dilarang:
- membawa alat-alat berat untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
-. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; dan/atau
- membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
Oleh karena itu, lanjut Yeka, Ombudsman akan mengeluarkan policy brief (rekomendasi kebijakan) perihal tenggat waktu 2 November 2023 tersebut. Menurut Yeka, pihaknya akan menguji mengapa KLHK melakukan regulasi tersebut dan apa motifnya.
"Kalau dia tidak bisa menjelaskan motifnya, maka kemungkinan Ombudsman akan melihat 2 November ini waktunya diperpanjang. Kedua, yang sudah eksisting ya sudah enggak usah diganggu gugat," tutur dia.
Pilihan Editor: Ekonom Ingatkan Anies, Ganjar, dan Prabowo: Melanjutkan IKN, Beban Berat APBN
