TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden Ganjar Pranowo menargetkan peningkatan transisi energi dari bauran Energi Baru dan Terbarukan atau EBT sebesar 13,4 persen menjadi 31,8 persen di 2034. Menurutnya, dibutuhkan Rp 1.300 triliun untuk mengeksekusi hal itu.
"Kita mencoba untuk membuat suatu skenario dari 2023 sampai 2034. Kita akan coba meningkatkan transisi energi dari 13,4 persen jadi 31,8 persen di 2034," ujar Ganjar usai acara US-Indonesia Investment Summit 2023 di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta pada Selasa, 24 Oktober 2023.
Ia mengatakan dana yang dibutuhkan untuk mewujudkan target itu mencapai Rp 1.300 triliun. "Skenario ini kita coba konfirmasi PLN tinggal apakah kita mempercepat atau faktor lain apakah terjadi perlambatan. Dibutuhkan Rp 1.300 triliun untuk eksekusi ini," kata dia.
Menurut dia transisi energi membuka peluang yang menarik bagi pengusaha untuk ikut berkontribusi. "Karena ini banyak pengusaha, inilah opportunity. Bisa kita kerjakan menuju energi yang lebih ramah dan tentu saja kita membutuhkan dari skenario ini," ucap dia.
Ia memberikan contoh mengenai pengembangan panel surya. Ia menyebut, saat ini ada perusahaan yang besar yang bergerak di bidang panel surya dan kemungkinan tertarik mengenai desain transisi energi yang ia siapkan.
Menurutnya, waktu yang dimiliki untuk melakukan transisi energi tidak terlalu lama. Ia mengajakan jika dirinya terpilih, jeda waktu antara pemilihan presiden 14 Februari 2024 dan pelantikan di Oktober akan dimanfaatkan untuk mematangkan skenario. Ia mengklaim bahwa pihaknya telah menyiapkan rencana-rencana paralel mengenai transisi energi.
Sebagai informasi, Ganjar Pranowo diundang sebagai pembicara dalam US- Indonesia Invesment Summit 2023. Acara ini menghadirkan pelaku bisnis, pengamat ekonomi, dan kementerian terkait. Topik yang didiskusikan adalah keberhasilan Presiden Joko Widodo dalam kebijakan ekonomi dan membahas tantangan ekonomi yang belum terselesaikan. Dalam acara ini, AmCham Indonesia dan US Chamber of Commerce juga akan merilis Laporan Investasi 2023.
Pilihan Editor: Ganjar Sebut Rasio Pajak di Pemerintahan Jokowi Terlalu Rendah: Kuncinya Penegakan Hukum
