TEMPO.CO, Yogyakarta - Bakal calon presiden Anies Baswedan menghadiri forum bertajuk Desak Anies yang digelar di Sleman Yogyakarta, Minggu 22 Oktober 2023.
Dalam forum yang digelar Gerakan Bersama Indonesia dan Komunitas Ubah Bareng itu dihadiri sekitar 200 mahasiswa dari berbagai kampus. Salah seorang mahasiswa bertanya soal kondisi upah murah, tak terkecuali di Yogyakarta.
Yogyakarta menjadi provinsi dengan upah minimum regional (UMR) atau upah minimum provinsi (UMP) terendah di Indonesia. Mereka mengeluhkan UMP DIY tahun 2023 ini yang masih sebesar sekitar Rp 2 jutaan.
Upah murah itu menjadi momok para mahasiswa selepas kuliah nanti mereka akan menghadapi kesulitan hidup. Terutama dalam pemenuhan kebutuhan primer-nya khususnya papan atau rumah yang harganya kian melambung.
Anies pun diminta menjelaskan rencananya jika terpilih jadi presiden, apa yang dilakukan untuk memperbaiki standar layak upah pekerja di Indonesia mendatang. "Kita perlu mendorong kaum muda agar tidak menjual tenaganya sebagai pekerja, tapi mendorong (agar tenaganya untuk) kegiatan usaha," kata Anies menjawab soal upah rendah murah itu.
Dengan sasaran wirausaha itu, Anies mengatakan bahwa tugas pemerintah saat ini mau tidak mau meningkatkan kesempatan usaha dengan memberi insentif. Karena sektor usaha non formal itu yang paling banyak bisa dikerjakan.
"Banyak sekali usaha kecil dan formal tidak tumbuh, karena sektor keuangan kita masih memberikan prioritas pada kelompok usaha formal," kata Anies.
"Sektor usaha informal dan kecil masih kesulitan tumbuh karena mereka sulit mendapat bantuan permodalan," ujar Anies.
Oleh sebab itu, lanjut Anies, sudah saatnya pemerintah memberi ruang sebesar-besarnya sektor informal dan usaha kecil bertumbuh.
Bentuknya dengan memberi kemudahan pemberian izin mikro dan kecil, pembebasan pajak bumi bangunan (PBB), juga akses pembiayaan usaha non formal dan informal. "Jika sektor usaha informal itu bisa tumbuh maka hasilnya bisa melampui UMR atau UMP yang masih rendah itu," kata Anies.
Sedangkan menyinggung soal rumah murah, Anies berkaca pada kebijakannya saat masih menjabat Gubernur DKI Jakarta. "Soal properti memang masalah rumit karena tergantung kebijakan pemerintah juga mekanisme pasar," kata Anies.
Anies menceritakan saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, program rumah uang muka atau DP nol persen.
Sasaran Anies kala itu dengan program rumah di Jakarta adalah kelompok tengah atau kalangan sarjana baru lulus atau baru kerja rentang 5-10 tahun yang belum bisa mendapatkan rumah. Sebab kelompok atas biasanya sudah disasar kelompok usaha properti dan kelompok bawah disasar program bantuan pemerintah pusat.
"Kelompok tengah ini kan biasanya tabungan belum cukup untuk menjangkau properti di kelompok atas tapi juga tak bisa mengaku miskin karena sudah bekerja," kata dia.
Ketua Panitia sekaligus Koordinator Jaringan BersamaIndonesia, Muhammad Farhan menegaskan dalam forum itu memberi suara kaum muda agar menanyakan segala hal kepasa Anies yang maju pemilu presiden 2024 nanti.
"Dari forum ini, kami memberi ruang kalau Pak Anies mau serius bergerak untuk keadilan sosial, tidak bisa tidak, dia harus mendengar suara kaum muda," kata Farhan.
Pilihan Editor: Apakah Berbeda SKCK Capres dan Cawapres dengan SKCK untuk Melamar Pekerjaan?
