Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

RPP Pengamanan Zat Adiktif Dipersoalkan, Dianggap Mengancam Kehidupan Petani Tembakau

Reporter

Editor

Agung Sedayu

image-gnews
Halaqoh Nasional  bertajuk
Halaqoh Nasional bertajuk "Telaah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pelaksanaan UU Kesehatan 20203 terkait Pengamanan Zat Adiktif" di Jakarta pada Kamis, 12 Oktober 2023. Foto: P3M
Iklan

TEMPO.CO, JakartaPerhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) mengkritisi draft rancangan peraturan pemerintah (RPP) terkait pengamanan zat adiktif produk tembakau. Aturan yang sedang dirancang oleh Kementerian Kesehatan tersebut merupakan produk turunan dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang baru saja disahkan.

P3M berpendapat, rancangan aturan tersebut seolah mensejajarkan hasil industri tembakau seperti halnya minuman beralkohol dan narkotika. “Draf RPP 2023 tersebut justru membuat semakin banyak ‘larangan’ (restriksi) secara masif dan eksesif. Bahkan, dalam beberapa pasal RPP, produk tembakau diposisikan lebih ‘ terlarang’ bagi publik dibandingkan Miras, Narkoba, dan psikotropika,” kata  Direktur Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, Sarmidi Husna dalam acara Halaqoh Nasional  bertajuk “Telaah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pelaksanaan UU Kesehatan 2023 terkait Pengamanan Zat Adiktif” di Jakarta pada Kamis, 12 Oktober 2023.

Sarmidi menerangkan bahwa pelarangan tersebut terlihat dalam draf pasal 441 tentang larangan display produk tembakau di ecommerce serta pelarangan penjualan eceran. Kemudian pasal 449 tentang larangan beriklan dengan produk tembakau, pasal 452 tentang larangan sponsorship produk tembakau untuk kegiatan sosial, dan pasal 453 tentang larangan peliputan dan publikasi media menggunakan produk tembakau.

Lebih lanjut, Sarmidi menegaskan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan 7 putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengkategorikan produk tembakau sebagai produk yang legal. Putusan MK yang dimaksud antara lain putusan MK No.54/PUU-VI/2008, putusan MK No.6/PUU-VII/2009, dan putusan MK No.19/PUU-VIII/2010. Selain itu juga putusan MK No.34/PUU-VIII2010, putusan MK No. 57/ PUU-IX/2010, putusan MK No.71/PUU-XI/2013, serta putusan MK no. 81/ PUU-XV/2017.

“Draft RPP Pemerintah yang menjadi turunan pasal 152 UU Kesehatan 17/203 jelas bertentangan dengan tujuh putusan MK,” jelas Marsudi.

Dalam diskusi tersebut juga disoal pasal 457 ayat 7 dalam draft RPP kesehatan. Pasal tersebut berisi mengenai pemberian mandat pemerintah kepada Kementerian Pertanian untuk memaksa petani tembakau melakukan diversifikasi produk tanaman dan alih tanam ke produk pertanian lainnya. “Ini jelas sangat merugikan petani,” ujar Sarmidi Husna.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sarmidi juga menerangkan bahwa kontribusi ekonomi pertembakauan cukup besar untuk negara. Pendapatan cukai 2022 mencapai Rp 218,6 Triliun. Industri hasil tembakau merupakan komoditi tunggal yang memiliki kontribusi terbesar bagi penerimaan negara dan menyumbangkan devisa sebesar US$ 1,1 Miliar.

Dalam menyikapi hal tersebut, P3M kemudian mengundang sejumlah pihak kementerian serta beberapa aliansi masyarakat untuk duduk bersama membahas persoalan tersebut. Turut hadir dalam acara itu Ketua Tim Kerja Pengendalian Penyakit Akibat Tembakau Kementerian Kesehatan Benget S, Ketua Tim Kerja Tanaman Semusim Lain Kementerian Pertanian Jakup Binting, dan Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM Cahyani Suryandani.

Dalam Halaqoh Nasional tersebut P3M serta jejaring aliansi masyarakat sipil, asosiasi petani dan industri tembakau, serta sejumlah peserta diskusi lainnya menyepakati beberapa poin sikap terkait RPP UU Kesehatan, antara lain:

  1. Pembahasan RPP pelaksanaan UU Kesehatan 2023 terkait Pengamanan Zat Adiktif harus  melibatkan partisipasi publik secara luas dan berimbang dan mengeluarkan pasal-pasal terkait Pengamanan Zat Adiktif dari draft RPP 2023 karena draft tersebut bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dan UU Perkebunan, serta berpotensi mematikan kelangsungan ekosistem dan tata niaga pertembakauan
  2. Peraturan pemerintah tentang pelaksanaan UU Kesehatan 2023 terkait pengamanan zat adiktif merupakan kebijakan pemerintah yang harus mengacu pada prinsip atau kaidah kemaslahatan umat secara umum, yaitu tasharruful imam ‘ala al-ra‘iyyah manuthun bil mashlahah (kebijakan negara atau pemerintah harus mengacu pada kemaslahatan).
  3. Perumusan RPP harus mengacu pada prinsip-prinsip pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam Hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan sebagaimana amanat dalam pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 
  4. Pemerintah bersama multi-stakeholder merumuskan pasal-pasal alternatif terkait rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang tidak diskriminatif serta lebih berkeadilan dan berkedaulatan.  
  5. P3M sebagai inisiator Halaqoh Nasional mendorong terbangunnya jejaring aliansi masyarakat sipil, asosiasi, akademisi, serta tokoh agama untuk advokasi kebijakan tembakau di pusat dan daerah. 

AKHMAD RIYADH

Pilihan Editor: Ditunjuk Jokowi, Erick Thohir Emban Semua Jabatan Luhut di Pemerintahan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pakar Jelaskan Bahaya Vape dan Upaya untuk Berhenti Mengisapnya

1 hari lalu

Seorang pria merokok vaporizer elektronik, juga dikenal sebagai e-cigarette atau vape, di Toronto, 7 Agustus 2015.[REUTERS / Mark Blinch]
Pakar Jelaskan Bahaya Vape dan Upaya untuk Berhenti Mengisapnya

Selain masalah paru-paru, riset juga menunjukkan nikotin yang ada pada rokok biasa dan vape meningkatkan risiko aneka kesehatan berikut.


Usai Kosongkan Kantor PKBI, Ini Rencana Kemenkes

3 hari lalu

Penggusuran paksa kantor PKBI di Jalan Hang Jebat Jaksel (Sumber: Eko Maryadi, Direktur Eksekutif PKBI)
Usai Kosongkan Kantor PKBI, Ini Rencana Kemenkes

Direktur Eksekutif PKBI Eko Maryadi minta pihak Kemenkes membawa surat keputusan eksekusi dari pengadilan, baru PKBI akan pindah dengan sukarela.


Korban Tewas di Gaza Jadi 38.295 karena Israel Membunuh 52 Warga

3 hari lalu

Masyarakat yang tergabung dalam Majelis Ormas Islam dan Koalisi Indonesia Bela Baitul Maqdis menggelar aksi stop the war on gaza untuk peringatan 100 hari genosida gaza pada Sabtu, 13 Januari 2024 di Kedubes Amerika Serikat, Jakarta Pusat. Bertepatan 115 hari agresi Israel di Jalur Gaza, Palestina, massa menuntut genjatan senjata permanen. Dalam perang yang sudah berlangsung 3 bulan 5 hari tersebut, sebanyak 23.708 orang sipil Palestina meninggal dunia, lebih dari 60 ribu orang luka-luka. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Korban Tewas di Gaza Jadi 38.295 karena Israel Membunuh 52 Warga

Sebanyak 52 warga Palestina tewas dalam serangan di Jalur Gaza pada Rabu, 10Juli 2024. Sedangkan korban luka 208 orang


Momen Rektor Unair dan Dekan FK Unair Berpelukan Setelah SK Kontroversial Dicabut

4 hari lalu

Foto kolase kasus pencopotan Dekan FK Unair:. Searah jarum jam: Menkes Budi Gunadi Sadikin mendatangkan dokter asng dari Saudi untuk operasi jantung gratis, Dekan FK Unair Prof Budi Santoso menyatakan menolak kedatangan dokter asing sehingga diberhentikan. Demo civitas akademika FK Unair menolak pencopotan Dekan. Rektor M Nasih membatalkan pencopotan Budi Santoso . (Dok. Kemenkes, FK Unair,, ANTARA, Tempo/HANAA SEPTIANA)
Momen Rektor Unair dan Dekan FK Unair Berpelukan Setelah SK Kontroversial Dicabut

Menurut Rektor Unair Prof Mohammad Nasih, masalah internal seperti pencopotan dekan (Dekan FK Unair) adalah hal biasa di kampus. "Tidak usah baperan."


Aparat Gabungan Kosongkan Kantor PKBI, Buntut Konflik dengan Kemenkes

4 hari lalu

Pengosongan kantor Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) di Hang Jebat, Jakarta Selatan pada Rabu, 10 Juli 2024. Pihak PKBI menuding eksekusi dilakukan secara paksa. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Aparat Gabungan Kosongkan Kantor PKBI, Buntut Konflik dengan Kemenkes

Aparat gabungan mengosongkan Kantor PKBI di Jalan Hang Jebat, Jakarta Selatan. Kantor itu menjadi obyek konflik antara PKBI dengan Kemenkes.


Menteri Kesehatan, Praktik Dokter Asing, dan Pemecatan Dekan FK Unair

10 hari lalu

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin saat Rakor Tingkat Menteri Tindak Lanjut Dukungan Bantuan Kemanusiaan Akibat Bencana Tanah Longsor di Prov. Enga, Papua Nugini di Kemenko PMK, Jakarta, 1 Juli 2024. Budi Gunadi Sadikin, pihaknya telah menyediakan lima kelompok bantuan kesehatan. Kelompok pertama berupa obat-obatan sebanyak 44 paket, kedua berbentuk makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita, ketiga merupakan obat-obatan khusus untuk malaria, keempat adalah hygiene kit atau perlengkapan kesehatan sebanyak 665 paket, dan bantuan water purifier (penjernih air) karena air bersih diperlukan di sana. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Menteri Kesehatan, Praktik Dokter Asing, dan Pemecatan Dekan FK Unair

Menteri Budi Gunadi mengakui kalau kebijakannya mendatangkan dokter asing berpraktik di Indonesia belum sepenuhnya diterima, termasuk oleh FK Unair.


Penerimaan Menurun 7,8 Persen, Bea Cukai: Ekonomi Dunia Sedang Kontraksi

14 hari lalu

Petugas Bea dan Cukai tengah melakukan pengecekan pita cukai rokok di Kantor Bea dan Cukai, Jakarta, Selasa 19 Desember 2023. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan 17 juta pita cukai baru untuk memenuhi kebutuhan pada awal tahun 2024. Hal ini juga sejalan dengan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada tahun depan. Tempo/Tony Hartawan
Penerimaan Menurun 7,8 Persen, Bea Cukai: Ekonomi Dunia Sedang Kontraksi

Penerimaan menurun secara tahunan (YoY), Bea Cukai klaim karena ekonomi dunia sedang kontraksi.


Bea Cukai Batam Catat Penerimaan Rp 176 Miliar hingga Mei 2024: Belum Capai Target akibat Harga Sawit Turun

16 hari lalu

Pelabuhan Batam Center dengan latar gedung-gedung pencakar langit di Kota Batam. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Bea Cukai Batam Catat Penerimaan Rp 176 Miliar hingga Mei 2024: Belum Capai Target akibat Harga Sawit Turun

Bea Cukai Batam catat penerimaan hingga Mei 2024 sebesar Rp 176 miliar. Belum capai target akibat penurunan harga sawit.


Impor Peralatan Penelitian Bebas Bea Masuk dan Cukai, Ini Syaratnya

23 hari lalu

Ilustrasi bea cukai. Shutterstock
Impor Peralatan Penelitian Bebas Bea Masuk dan Cukai, Ini Syaratnya

Untuk mendapatkan bebas bea masuk dan cukai, perguruan tinggi harus mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan.


Hari Demam Berdarah ASEAN, Bagaimana Awalnya?

28 hari lalu

Ilustrasi nyamuk demam berdarah (pixabay.com)
Hari Demam Berdarah ASEAN, Bagaimana Awalnya?

ASEAN Dengue Day diperingati setiap 15 Juni, upaya untuk mengurangi kasus demam berdarah utamanya di wilayah Asia Tenggara.