TEMPO.CO, Medan - Sejak September, harga beras di Sumatera Utara terus naik. Pemprov Sumut bersama Bank Indonesia, Satgas Pangan dan Bulog mencari penyebabnya. Setelah mengecek langsung ke pasar, kini mereka mendatangi dua kilang padi di Kabupaten Deli Serdang. Hasilnya, kilang padi mengaku kesulitan mendapat gabah.
Pada Maret lalu, beberapa daerah di Sumut dilanda banjir seperti Sei Rampah dan Tanjung Morawa. Banjir membuat petani gagal panen, sedangkan daerah lain belum memasuki masa panen sehingga terjadi kelangkaan gabah.
“Permasalahannya beruntun, cuaca ekstrem, banjir yang menyebabkan gangguan produksi dan kerusakan infrastruktur,” kata Kepala Biro Perekonomian Pemprov Sumut Poppy M Hutagalung usai meninjau kilang padi di Desa Pundenrejo, Tanjung Morawa, Kamis, 5 Oktober 2023.
Kondisinya sempat membaik setelah pemerintah mengintervensi harga dan masuknya masa panen. Dia berharap harga stabil sampai hari-hari besar nasional nanti. “Dua kilang yang kami datangi, harga gabah sudah turun Rp 5.800 per kilogram, Juli sampai September lalu masih Rp 7.000, makanya harga beras naik. Kami harap tetap stabil karena sebentar lagi akan ada hari besar,” kata Poppy.
Hadi, pengusaha kilang padi di Pundenrejo mengatakan, akibat banjir dan gagal panen membuat kilang-kilang padi berebut gabah karena harus memenuhi permintaan pelanggan. Hal itu membuat harga gabah melonjak karena beberapa kilang berani menaikkan harga.
“Rebutan, petani jual gabahnya ke kilang yang berani pasang harga paling tinggi, kalau kita tidak beli pelanggan marah, pindah ke kilang lain. Mau tidak mau kami harus ikut menaikkan harga,” katanya.
Meski hal ini menguntungkan petani, Hadi berharap tidak terulang lagi karena memberatkan konsumen. “Kami berharap harga gabah stabil kayak dulu karena waktu langka, kami juga banyak rugi, ongkos produksinya gak nutup,” ujar Hadi.
Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (DPP ESDM) Yosi Sukmono mengatakan, untuk mengantisipasi harga tidak naik lagi perlu komunikasi antara pemerintah, lembaga, petani dan pelaku usaha. Antisipasi harus dilakukan sesegera mungkin sebelum berdampak besar ke masyarakat.
“Pemprov Sumut akan terus melanjutkan langkah-langkah strategis, kita harus solid lintas sektor. Ketika ada sesuatu yang kurang beres, kita bincangkan dan lakukan langkah bersama,” kata Yosi.
Selanjutnya: Antisipasi Lonjakan Harga Beras dengan Intervensi...
