"Jadi intinya kami akan kurangi kendaraan pribadi, dengan mendorong perbaikan kendaraan-kendaraan publik yang dibuat nyaman dengan tentu ongkos yang sangat memadai," katanya.
Menurut Luhut, pemanfaatan kendaraan berbahan bakar minyak memicu polusi yang menelan kerugian negara hingga ratusan triliun.
Salah satu solusi yang kini ditempuh pemerintah adalah menyiapkan moda transportasi umum bertenaga listrik yang ramah lingkungan dan nyaman bagi pengguna.
"Misalnyai bus listrik, kan harganya lebih mahal dari bus disel, ya kita kasih (subsidi) 15 tahun daripada 10 tahun masa pembayarannya, sehingga costnya turun," katanya.
Luhut menargetkan seluruh tahapan dari kebijakan itu rampung dalam satu bulan ke depan dalam mempersiapkan bentuk organisasi hingga kebijakan subsidi.
"Nanti kita cari bentuknya selama satu bulan ini akan list down semua permasalahannya. Nanti akan kita tanya dari pendapat publik juga bagaimana kira-kira eloknya organisasinya ini kita buat, kita dengarkan pendapat semua orang nanti," katanya.
Agenda rapat terbatas itu melibatkan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM), di antaranya Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani.
Selain itu juga hadir Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, dan Pj Gubernur Banten Al Muktanar.
Pilihan editor: Optimistis LRT Bali Mulai Dibangun Awal 2024, Luhut: Studinya Sudah Lama Dilakukan
