TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menargetkan semua kabupaten dan kota di Indonesia memiliki Mal Pelayanan Publik atau MPP. Target tersebut diharapkan tercapai saat masa jabatan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Kabinet Indonesia Maju selesai pada 2024 mendatang.
“Targetnya mustinya semuanya (kabupaten dan kota memiliki MPP),” ujar dia di Ballroom The Sultan Hotel, Jakarta Pusat, pada Selasa, 26 September 2023.
Azwar Anas baru saja meresmikan 12 MPP di berbagai wilayah. Di antaranya yakni Kabupaten Tebo, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Bantul, Kota Kediri, dan Kota Mataram.
Sehingga secara total jumlah MPP yang sebelumnya 140 yang beroperasi, kini secara keseluruhan jumlahnya mencapai 152 MPP. “Sampai akhir tahun 200 Mal Pelayanan Publik,” kata Azwar Anas.
Dia menuturkan bahwa pihaknya mendorong percepatan pembentukan MPP tersebut. Salah satunya dengan menurunkan beberapa kriteria yang tidak terkait langsung, misalnya gedung tidak harus besar dan membangun baru, sehingga bisa memanfaatkan gedung yang ada.
Belum semua daerah punya ekosistem digital
