Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Otorita IKN Ungkap Target Perilisan Obligasi Iklim 4-5 Tahun Lagi

image-gnews
Kepala Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 21 Agustus 2023. Rapat tersebut membicarakan pendahuluan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang - Undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) serta pembentukan panitia kerja (Panja). TEMPO/M Taufan Rengganis
Kepala Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 21 Agustus 2023. Rapat tersebut membicarakan pendahuluan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang - Undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) serta pembentukan panitia kerja (Panja). TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN mengungkapkan target perilisan obligasi iklim (climate bond), yakni 4-5 tahun lagi. Apa sebabnya?

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan butuh waktu bagi Otorita untuk mengeluarkan obligasi. Pasalnya, ada beberapa hal yang harus disiapkan, seperti neraca aset dan kepatuhan terhadap prinsip ESG (environmental, social, governance).

"Kira-kira 4-5 tahun lagi kita baru bisa (merilis obligasi)," ujar Bambang saat ditemui dalam acara Safe Forum di Jakarta pada Selasa, 26 September 2023.

Lebih lanjut, dia mencontohkan gender bond alias obligasi gender yang program-programnya nanti berhubungan dengan pemberdayaan wanita. Contoh lainnya adalah green bond alias obligasi hijau yang nantinya berhubungan dengan program-program ramah lingkungan.

"Ataupun yang climate bond tadi berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan perubahan iklim, bagaimana kita melakukan adaptasi dan mitigasi," kata Bambang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya diberitakan, DPR RI bersama pemerintah tengah menggodok revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara alias UU IKN. Salah satu yang digodok adalah status Otorita IKN yang menjadi Pemda khusus.

Implikasinya, Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki keleluasaan dalam mengelola anggaran. Hal ini membuat Otorita IKN bisa menerbitkan surat utang atau obligasi, sertifikat kepemilikan aset atau sukuk, hingga menarik pajak.

AMELIA RAHIMA SARI

Pilihan Editor: Terkini: Jokowi Minta Kasus Rempang Diselesaikan Secara Kekeluargaan, TikTok Shop Resmi Dilarang untuk Jualan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Rusia Tertarik Investasi di IKN pada Sektor Pembangunan Smart City hingga Transportasi

2 jam lalu

Model skala Kawasan Inti Pemerintahan Pusat Ibu Kota Nusantara atau IKN. ANTARA/Aji Cakti
Rusia Tertarik Investasi di IKN pada Sektor Pembangunan Smart City hingga Transportasi

Sejumlah perusahaan teknologi dari Rusia berminat untuk berinvestasi di proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN.


Ekonom Setuju Kritik Anies Baswedan pada Proyek IKN Jokowi: Tidak Menjamin Pemerataan Pembangunan

2 jam lalu

Calon Presiden nomor urut satu Anies Baswedan menjawab pertanyaan mahasiswa sebagai bagian dari kampanye di 105 Cafe, Bandung, Jawa Barat, 29 November 2023. Mahasiswa dan pemuda terlibat diskusi dan dialog dengan tema Desak Anies. Sebelumnya Anies Baswedan juga bertemu para pendukung dan simpatisan di beberapa tempat di Bandung. TEMPO/Prima Mulia
Ekonom Setuju Kritik Anies Baswedan pada Proyek IKN Jokowi: Tidak Menjamin Pemerataan Pembangunan

Ekonom dari IDEAS Yusuf Wibisono setuju terhadap kritik Anies Baswedan mengenai proyek IKN yang dibangun Jokowi tidak menjamin pemerataan pembangunan.


Obligasi Waskita Karya Terancam Masalah Keuangan, Asosiasi Asuransi Bicara Tata Kelola Investasi

6 jam lalu

Waskita Karya. Istimewa
Obligasi Waskita Karya Terancam Masalah Keuangan, Asosiasi Asuransi Bicara Tata Kelola Investasi

Ketua Dewan Pengurus AAJI Budi Tampubolon menjelaskan bahwa pengurus AAJI selalu menyampaikan prinsip kehati-hatian dalam tata kelola investasi kepada anggotanya.


Bos BI Ramal Pertumbuhan Ekonomi RI Capai 6,1 Persen di 2028

7 jam lalu

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo saat mengumumkan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di gedung BI, Jakarta, Kamis, 19 Oktober 2023.  Suku bunga Deposit Facility juga naik menjadi 5,25 persen, dan suku bunga Lending Facility menjadi 6,75 persen. Tempo/Tony Hartawan
Bos BI Ramal Pertumbuhan Ekonomi RI Capai 6,1 Persen di 2028

Gubernur BI Perry Warjiyo memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 6,1 persen pada 2028. Apa sebabnya?


Bos AAJI Buka Suara soal Obligasi Industri Asuransi di Waskita Karya yang Terancam Masalah Keuangan

9 jam lalu

Ketua Bidang Keuangan, Permodalan, Investasi & Pajak AAJI Simon Imanto (kiri), Ketua Dewan Pengurus AAJI Budi Tampubolon (tengah), dan Ketua Bidang Marketing & Komunikasi AAJI Novita Rumngangun (kanan) dalam Pers Kinerja Industri Asuransi Jiwa Semester I-2023 di kantornya, Jakarta pusat pada Kamis, 24 Agustus 2023. TEMPO/Irma Aulia Irawan.
Bos AAJI Buka Suara soal Obligasi Industri Asuransi di Waskita Karya yang Terancam Masalah Keuangan

Waskita Karya mengalami masalah keuangan yakni gagal bayar bunga dan pelunasan obligasi perseroan.


Guru Besar UGM Sebut IKN Bisa Dukung Pengembangan Obat Herbal, Ini Potensinya

11 jam lalu

Seorang warga Sampit mencoba air rendaman kayu Bajakah yang dijual di Pasar Keramat Sampit, Jumat (23/8/2019). ANTARA
Guru Besar UGM Sebut IKN Bisa Dukung Pengembangan Obat Herbal, Ini Potensinya

Mayoritas tanaman obat tersebut sudah digunakan oleh kurang lebih 55 sub-etnis suku Dayak di Kalimantan.


Sebut RI Konkret Atasi Perubahan Iklim, Menteri LHK: Kita Tidak Cuma Komitmen

13 jam lalu

Menteri Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya Bakar/Foto: Instagram/Siti Nurbaya Bakar
Sebut RI Konkret Atasi Perubahan Iklim, Menteri LHK: Kita Tidak Cuma Komitmen

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan langkah Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim sudah konkret dan sudah ada implementasi yang nyata.


Jaringan Gas IKN Mulai Dibangun 2024: Rasionya 75 Persen Gas Bumi, 25 Persen Gas Hidrogen

13 jam lalu

Model skala Kawasan Inti Pemerintahan Pusat Ibu Kota Nusantara atau IKN. ANTARA/Aji Cakti
Jaringan Gas IKN Mulai Dibangun 2024: Rasionya 75 Persen Gas Bumi, 25 Persen Gas Hidrogen

OIKN mengungkapkan pasokan gas di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara menggunakan gas bumi (natural gas) dan gas hidrogen.


Anies Bakal Kaji UU IKN Bila Jadi Presiden

20 jam lalu

Calon Presiden nomor urut satu Anies Baswedan menjawab pertanyaan mahasiswa sebagai bagian dari kampanye di 105 Cafe, Bandung, Jawa Barat, 29 November 2023. Mahasiswa dan pemuda terlibat diskusi dan dialog dengan tema Desak Anies. Sebelumnya Anies Baswedan juga bertemu para pendukung dan simpatisan di beberapa tempat di Bandung. TEMPO/Prima Mulia
Anies Bakal Kaji UU IKN Bila Jadi Presiden

Anies menyoroti anggaran yang begitu besar untuk IKN. Anies mengklaim dana sebesar Rp 460 triliun dapat dimanfaatkan ke sektor lainnya.


Budiman Sudjatmiko Ungkap Rencana Prabowo Ingin Bangun 10 Kota Metaverse Rp 125 Triliun

23 jam lalu

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) bersama politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko (kanan) berpose sambil mengepalkan tangan usai menghadiri deklrasi Gerakan PraBu di Gedung Marina, Semarang, Jawa Tengah, Jumat 18 Agustus 2023. Kegiatan yang dihadiri ribuan relawan Prabowo Subianto-Budiman Sudjatmiko (PraBu) se-Jateng tersebut untuk mendukung Prabowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. ANTARA FOTO/Makna Zaezar
Budiman Sudjatmiko Ungkap Rencana Prabowo Ingin Bangun 10 Kota Metaverse Rp 125 Triliun

Budiman Sudjatmiko ungkap Prabowo jika jadi presiden akan bangun 10 Kota Metaverse dengan total biaya Rp 125 triliun. Apa itu Kota Metaverse?