TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum keuangan publik dari Universitas Indonesia (UI) Yuli Indrawati membandingkan Otorita Ibu Kota Nusantara atau Otorita IKN dengan lembaga otorita lainnya, seperti Badan Otorita Borobudur dan Badan Pengusahaan atau BP Batam.
Yuli mengungkapkan perbandingan Otorita IKN dengan kedua badan otorita tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Kerja atau RDPU Panja RUU IKN dengan pakar lainnya di kompleks DPD/DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta pada hari ini, Senin, 18 September 2023.
Yuli menjelaskan, selama ini masyarakat telah mengenal berbagai otorita, mulai dari Badan Otorita Borobudur dan BP Batam.
"Jadi kalau kita bandingkan, maka kalau dasar pembentukan untuk Otorita IKN itu adalah desentralisasi khusus, sifatnya khusus. Sedangkan kalau otorita lainnya adalah sifatnya teknik," kata Yuli pada Senin, 18 September 2023.
Dia mencontohkan, BP Batam mengurus perizinan-perizinan tentang perdagangan. Sementara Otorita Borobudur mengurus pariwisata di lingkungan Candi Borobudur. Yuli menilai, keduanya sangat teknis.
"Sedangkan yang ini (Otorita IKN) tidak dapat kita samakan dengan desentralisasi teknis, tapi adalah desentralisasi yang sifatnya khusus," beber Yuli. "Makanya kalau misalnya otorita lain berada di bawah kementerian teknis, maka Otorita IKN adalah sebagai lembaga pemerintahan yang sui generis, maka dia setara."
Selanjutnya: Pemerintah tengah membahas RUU IKN....
