Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono: Ekonomi Biru Sejalan dengan SDGs

Reporter

Editor

Agung Sedayu

image-gnews
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono bersama (kiri-kanan) Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Hubungan Luar Negeri Edy Putra Irawady, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo dan Staf Khusus Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Wahyu Muryadi memberikan keterangan kepada wartawan terkait Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu, 31 Mei 2023. Tempo/Tony Hartawan
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono bersama (kiri-kanan) Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Hubungan Luar Negeri Edy Putra Irawady, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo dan Staf Khusus Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Wahyu Muryadi memberikan keterangan kepada wartawan terkait Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu, 31 Mei 2023. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, JakartaMenteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan kebijakan ekonomi biru yang diusung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TBP/SDGs)."Dalam konteks pentingnya menjaga kesehatan laut sebagai upaya membuat ketahanan terhadap perubahan iklim, tentu saja sejalan dengan upaya pencapaian target SDGs ke-14 yaitu Life Below Water," ujar Trenggono di Jakarta, Selasa, 29 Agustus 2023.

Ia menyebutkan kebijakan tersebut di antaranya yakni perluasan kawasan konservasi laut yang meningkatkan perlindungan habitat pemijahan ikan dan menjaga fungsi laut dalam menyerap karbondioksida serta memproduksi oksigen.

"Luas kawasan konservasi hingga tahun 2022 mencapai 28,9 juta hektare atau 8,7 persen dari total luas perairan Indonesia dan KKP menargetkan luas kawasan konservasi tersebut menjadi 32,5 juta hektare pada 2030," ujarnya.

Program kedua, lanjut dia, yakni penangkapan ikan terukur (PIT) berbasis kuota sebagai upaya menjaga kesehatan laut dari eksploitasi berlebih maupun yang merusak sumber daya perikanan dan dapat menyebabkan penangkapan ikan berlebih.

Program ketiga yakni pengembangan budi daya laut, pesisir dan darat berkelanjutan yang turut sejalan dengan tren perikanan dunia saat ini, yakni perikanan budi daya didorong sebagai pilar penting dalam menyumbang pangan dunia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kebijakan keempat, tambah dia, pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai upaya untuk menjaga kesehatan wilayah pesisir yang memiliki peran penting sebagai penyangga ekosistem laut. Lebih lanjut, kebijakan kelima yakni pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut (BCL).

"Melalui bulan cinta laut ini, KKP mengajak nelayan selama satu bulan penuh untuk mengambil dan mengumpulkan sampah plastik di laut," pungkasnya.

Trenggono pun meyakini melalui kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang terbingkai dalam program ekonomi biru ini telah sejalan dengan upaya dunia untuk mewujudkan ketahanan terhadap perubahan iklim.

 Pilihan Editor: Seruan Jokowi: Urusan Politik Jangan Sampai Ganggu Stabilitas Ekonomi

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KKP Tegaskan Pentingnya Penataan Ruang yang Berwawasan Nusantara

1 hari lalu

Plt. Direktur Perencanaan Ruang Laut Suharyanto pada Seminar Nasional Penerapan Konsep Kawasan Nusantara dalam Integrasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Darat dan Laut pada Marine Spatial Planning & Services Expo 2023.
KKP Tegaskan Pentingnya Penataan Ruang yang Berwawasan Nusantara

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan pentingnya pengintegrasian perencanaan ruang laut wilayah nasional yang berwawasan Nusantara.


KKP dan Pemda Sumbar Perkuat Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Konservasi

7 hari lalu

KKP dan Pemda Sumbar Perkuat Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Konservasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperkuat kolaborasi pengelolaan Kawasan Konservasi


Luhut Sebut Indonesia Bisa Menjadi Pusat Peradaban Maritim Dunia, Ini Alasannya

8 hari lalu

Luhut Binsar Pandjaitan. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Luhut Sebut Indonesia Bisa Menjadi Pusat Peradaban Maritim Dunia, Ini Alasannya

Menteri Luhut yakin Indonesia bisa menjadi pusat peradaban maritim dunia. Ini alasannya.


Kementerian Perdagangan Bantah Terbitkan Izin Ekspor Pasir Laut: Sejak Dulu Dilarang

15 hari lalu

Akademikus, pegiat lingkungan, serta para nelayan memprotes PP Nomor 26 Tahun 2023 karena membuka kembali keran ekspor pasir laut yang ditutup sejak 2003.
Kementerian Perdagangan Bantah Terbitkan Izin Ekspor Pasir Laut: Sejak Dulu Dilarang

Kementerian Perdagangan membantah telah membuka ekspor pasir laut.


BCL KKP: 1.000 Nelayan Bersihkan Sampah Laut, Berkontribusi pada Ekonomi dan Lingkungan

20 hari lalu

BCL KKP: 1.000 Nelayan Bersihkan Sampah Laut, Berkontribusi pada Ekonomi dan Lingkungan

Gerakan ini merupakan komitmen nyata dalam upaya memulihkan kesehatan laut dari dampak negatif sampah plastik


Jokowi: Kolaborasi ASEAN-India Didorong Menuju Ekonomi Biru

20 hari lalu

Jokowi: Kolaborasi ASEAN-India Didorong Menuju Ekonomi Biru

Presiden Jokowi mengatakan bahwa kerja sama ASEAN-India bisa didorong menuju ekonomi biru, ketahanan pangan, konektivitas maritim.


KKP Akselerasi Penataan Ruang Laut di Anambas

27 hari lalu

KKP Akselerasi Penataan Ruang Laut di Anambas

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan langkah-langkah percepatan penataan ruang laut di Kabupaten Kepulauan Anambas.


Tingkatkan Kualitas SDM, KKP Didik 2.280 Anak Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan

28 hari lalu

Tingkatkan Kualitas SDM, KKP Didik 2.280 Anak Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan

Seluruh taruna peserta didik yang telah dilantik, terbagi menjadi 3 jenjang yaitu jenjang program diploma 4, diploma 3 dan diploma 1.


KKP Sebut Pengawasan di Zona Penangkapan Ikan Terbukti Efektif

32 hari lalu

Petugas KKP menangkap kapal nelayan Vietnam di perairan Laut Natuna Utara, 16 Mei 2021. Foto: Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan
KKP Sebut Pengawasan di Zona Penangkapan Ikan Terbukti Efektif

KKP mengatakan pengawasan di zona penangkapan ikan yang dilakukan oleh Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan terbukti mampu dan efektif.


KKP Perkuat Peran Masyarakat Pesisir Kelola Kawasan Konservasi

33 hari lalu

KKP Perkuat Peran Masyarakat Pesisir Kelola Kawasan Konservasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat peran masyarakat pesisir Lombok Barat dalam mengelola kawasan konservasi.