Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KKP Sebut Pengawasan di Zona Penangkapan Ikan Terbukti Efektif

Reporter

Editor

Grace gandhi

image-gnews
Petugas KKP menangkap kapal nelayan Vietnam di perairan Laut Natuna Utara, 16 Mei 2021. Foto: Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan
Petugas KKP menangkap kapal nelayan Vietnam di perairan Laut Natuna Utara, 16 Mei 2021. Foto: Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan pengawasan di zona penangkapan ikan yang dilakukan oleh Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan terbukti mampu dan efektif memberikan kepatuhan para pelaku usaha di sub sektor penangkapan ikan.

Sejumlah 50 kapal perikanan Indonesia yang sebelumnya ditertibkan petugas lantaran melanggar wilayah usaha penangkapan ikan di atas 12 mil yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, kini telah mengajukan migrasi perizinan berusaha.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Adin Nurawaluddin menyampaikan adanya perkembangan yang signifikan terkait hasil penertiban zona penangkapan ikan dalam rangka implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota.

“Sesuai arahan Menteri Kelautan dan Perikanan, arah kebijakan PIT ini ke depan supaya praktik penangkapan ikan ilegal, tidak diatur dan tidak dilaporkan yang terjadi di WPPNRI dapat berubah menjadi penangkapan ikan yang legal, diatur, dilaporkan,"  kata Adin dalam siaran resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu, 26 Agustus 2023.

Lebih lanjut dia memaparkan, sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur, pengawasan terhadap zona penangkapan ikan menjadi prioritas utama untuk memastikan para pelaku usaha beroperasi sesuai dengan jalur penangkapan dan daerah penangkapan ikan yang tercantum dalam dokumen perizinannya.

KKP telah meningkatkan aktivitas patroli Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan, khususnya di wilayah perairan di atas 12 mil laut. Hal ini dilakukan sebab berdasarkan hasil pemantauan, masih banyak kapal perikanan dengan izin daerah yang beroperasi di atas 12 mil laut.

“Berdasarkan hasil operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan, kami masih menemukan banyak kapal perikanan dengan izin daerah yang melanggar jalur penangkapan di atas 12 mil laut, di mana wilayah tersebut merupakan wilayah penangkapan kapal ikan dengan izin pusat," ucap Adin.

Selanjutnya: Dari upaya represif yang dilakukan melalui patroli....

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KKP Ajak Penyuluh Kawal Penataan Ruang Laut

1 hari lalu

KKP Ajak Penyuluh Kawal Penataan Ruang Laut

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berkomitmen mengoptimalkan peran penyuluh perikanan untuk menyukseskan penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut


KKP Perkuat Sistem Pengendalian Pemanfaatan Ikan Dilindungi

1 hari lalu

KKP Perkuat Sistem Pengendalian Pemanfaatan Ikan Dilindungi

Kementerian Kelautan dan Perikanan terus memperkuat sistem pengendalian pemanfaatan ikan yang dilindungi termasuk Appendiks CITES.


KKP Kuburkan Hiu Paus Seberat Satu Ton

1 hari lalu

KKP Kuburkan Hiu Paus Seberat Satu Ton

KKP melalui Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Denpasar menguburkan hiu paus dengan berat sekitar satu ton yang didapati terdampar dalam kondisi mati di Pesisir Pantai Banjar Yeh Kuning.


Adaptasi Dampak Perubahan Iklim Ala KKP

1 hari lalu

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo.
Adaptasi Dampak Perubahan Iklim Ala KKP

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengulas cara beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim yang terjadi di sektor perikanan dan masyarakat pesisir di Indonesia.


Alasan 4.050 Kilogram Ikan Salem Impor Asal Cina di Banjarmasin Disegel, KKP: Karena Merusak Harga Ikan Lokal

1 hari lalu

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyegel 4.050 kilogram ikan salem (pacific mackerel) asal Cina di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. ANTARA/HO-KKP
Alasan 4.050 Kilogram Ikan Salem Impor Asal Cina di Banjarmasin Disegel, KKP: Karena Merusak Harga Ikan Lokal

KKP blak-blakan membeberkan alasan pihaknya menyegel 4.050 kilogram ikan salem (pacific mackerel) impor asal Cina di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.


Reklamasi di Pelabuhan Panjang Lampung Dihentikan, KKP: Izin Tidak Lengkap

2 hari lalu

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan sementara proyek reklamasi milik PT SIM di Pelabuhan Panjang, Lampung. Foto: Humas KKP
Reklamasi di Pelabuhan Panjang Lampung Dihentikan, KKP: Izin Tidak Lengkap

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan sementara proyek reklamasi milik PT SIM di Pelabuhan Panjang, Lampung. Penghentian dilakukan karena perusahaan itu tidak melengkapi izin yang diperlukan.


Honda Bikin Mesin V8 VTEC Buat Kapal, Harganya Tembus Rp 700 Jutaan

2 hari lalu

Mesin Honda BF350 buat kapal. (Foto: HPM)
Honda Bikin Mesin V8 VTEC Buat Kapal, Harganya Tembus Rp 700 Jutaan

Mesin Honda BF350 berkapasitas 5,0 liter ini sanggup menghasilkan tenaga 350 HP melalui poros baling-baling.


Menkop UKM Teten Sebut Platform TikTok Shop Ilegal

3 hari lalu

Teten Masduki menjelaskan penyebab sedikitnya pengunjung yang berbelanja secara offlne di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa 19 September 2023. Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki melakukan pemantauan kondisi Pasar Tanah Abang dikarenakan para pedagang di pasar Tanah Abang mengalami penurunan rata-rata di atas 50 persen. Meskipun mereka telah melakukan transformasi jualan di online tetapi tetap tidak bisa bertahan. Pedagang UMKM yang berjualan secara online sebagian besar merupakan seller produk impor atau mereka tidak memiliki produk sendiri. Tempo/Magang/Joseph.
Menkop UKM Teten Sebut Platform TikTok Shop Ilegal

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menegaskan bahwa platform TikTok Shop ilegal karena tidak memiliki izin perdagangan atau e-commerce.


Jerman Perketat Kontrol Perbatasan untuk Bendung Migrasi Ilegal

4 hari lalu

Seorang anggota kru RHIB (rigid-hulled inflatable boat) membagikan jaket pelampung kepada para migran selama operasi penyelamatan di perairan internasional di lepas pantai Tunisia, di Laut Mediterania barat, 1 Agustus 2021. Kapal LSM Jerman dan Prancis Sea-Watch 3 dan Ocean Viking menyelamatkan para migran di perairan Tunisia 68 km (42 mil) dari pantai Afrika Utara, dekat fasilitas minyak dan kapal lainnya. REUTERS/Darrin Zammit Lupi
Jerman Perketat Kontrol Perbatasan untuk Bendung Migrasi Ilegal

Jerman akan memperluas kontrol perbatasan dengan Polandia dan Republik Cek pekan ini untuk mengendalikan migrasi ilegal.


KKP Tegaskan Pentingnya Penataan Ruang yang Berwawasan Nusantara

5 hari lalu

Plt. Direktur Perencanaan Ruang Laut Suharyanto pada Seminar Nasional Penerapan Konsep Kawasan Nusantara dalam Integrasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Darat dan Laut pada Marine Spatial Planning & Services Expo 2023.
KKP Tegaskan Pentingnya Penataan Ruang yang Berwawasan Nusantara

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan pentingnya pengintegrasian perencanaan ruang laut wilayah nasional yang berwawasan Nusantara.