Ganjar mengatakan awalnya sebagian pelaku UMKM enggan untuk masuk ke e-katalog. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah aktif membeli produk dari UMKM, salah satunya makanan.
"Saya sampaikan ke dinas ketika menjamu tamu, beli saja dari lokal. Namun itu perlu legalitas, itu kami bantu, caranya kami kasih formulir, disuruh isi. Sesuk melih nggih Pak (besok beli lagi ya Pak)," kata Ganjar.
Selain itu, kebutuhan yang juga besar dan dapat dibeli dari pelaku usaha adalah material bangunan, seperti batu, pasir, besi, dan semen.
"Coba bicara dengan UMKM, satu sisi kami sudah nglarisi mereka. Dana desa yang diberikan agar dibelanjakan seoptimal mungkin dari sumber daya lokal. Hingga 23 Agustus sudah ada 101.785 transaksi dengan nilai transaksi Rp 570 miliar," kata Ganjar.
Menurut Ganjar, e-katalog menjawab apa yang diinginkan Presiden Jokowi terkait proses pengadaan barang dan jasa di Indonesia yang harus transparan, efektif, dan efisien. Kegiatan itu juga mempercepat penyerapan anggaran dan pro terhadap UMKM dan koperasi.
"Makin banyak produk dalam negeri yang dibeli maka akan mampu menyerap tenaga kerja dan mengungkit pertumbuhan ekonomi," ujar Ganjar.
Pilihan Editor: Profil Angela Tanoesoedibjo, Anak Hary Tanoe yang Jadi Caleg