TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengakui kebijakan hilirisasi industri pahit bagi pendapatan negara jangka pendek. Dia pun mengakui keputusan larangan ekspor bahan mentah juga merugikan bagi pengekspor.
Meski begitu, ia memastikan kebijakan ini akan berdampak positif apabila ekosistem industrinya sudah terbentuk. Terlebih jika pabrik pengolahannya sudah beroperasi.
"Saya pastikan Ini akan berbuah manis pada akhirnya. Terutama bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia," ujar Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR dan DPD di Gedung DPR RI, Rabu, 16 Agustus 2023.
Di sisi lain, dia menekankan hilirisasi yang ingin pemerintah dorong tidak hanya pada komoditas mineral, tapi juga nonmineral seperti komoditas sawit, rumput laut, dan kelapa. Serta komoditas potensial lainnya yang mengoptimalkan kandungan lokal dan yang bermitra dengan UMKM, petani, dan nelayan. Dengan begitu, manfaatnya akan terasa langsung bagi rakyat kecil.
Dia mengatakan upaya tersebut yang sedang pemerintah lakukan dan harus terus dilanjutkan. Lebih lanjut, Jokowi menekankan hilirisasi yang ingin dilakukan Indonesia harus melakukan transfer teknologi yang memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan, serta meminimalisir dampak lingkungan. Perusahaan tambang juga telah diwajibkan membangun pusat persemaian untuk menghutan-kan kembali lahan pasca tambang.
Lebih jauh, Jokowi menilai memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) saja tidak cukup. Pasalnya, hal itu akan membuat Indonesia menjadi bangsa pemalas yang menjual bahan mentah kekayaannya. Tanpa ada nilai tambah, tuturnya, tidak akan ada keberlanjutan. Karena itu dia menegaskan Indonesia tidak boleh seperti itu.
Jokowi menegaskan bahwa Indonesia harus menjadi negara yang juga mampu mengolah sumber dayanya. Sehingga, mampu memberikan nilai tambah dan menyejahterakan rakyatnya. Dan ini bisa kita lakukan melalui hilirisasi.
Pilihan Editor: Jokowi Dorong WFH Jadi Solusi Polusi Udara di Jakarta, Begini Kata Kemnaker
