TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bersurat kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir agar duit proyek dari APBN tidak digunakan untuk membayar utang BUMN Karya di perbankan. Sebab, Basuki tidak ingin hal tersebut mengganggu proyek strategis nasional (PSN) atau proyek strategis pemerintah.
"PSN kan perintah presiden. Jadi, harus dipisahkan antara (dana) restrukturisasi dan program prioritas nasional. Itu pesannya," ujar Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja ketika ditemui wartawan di Gedung Kementerian PUPR pada Rabu, 9 Agustus 2023.
Endra menegaskan, dana dari APBN harus dipisahkan dari persoalan restrukturisasi lantaran restrukturisasi tidak ada kaitannya dengan APBN. "APBN kan jelas. Selesai proyeknya langsung kami bayar. Kalau penyebab dari, misal gagal bayar terhadap bunga kredit ataupun kewajiban-kewajiban korporasi karena aksi korprasi itu tidak ada kaitannya dengan APBN," ungkapnya.
Endra menuturkan jika dana proyek dari APBN digunakan untuk memenuhi tanggung jawab BUMN terhadap bank, Kementerian PUPR khawatir PSN tidak jalan. Adapun dana PSN atau proyek strategis itu nilainya hampir Rp 118 triliun.
Dalam perkara ini, Endra berharap proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak terganggu. Dengan catatan, kata dia, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) satu suara. "Dan itu tugas Menteri BUMN untuk konsolidasi diri. Restrukturisasi jalan, tapi program strategis tidak terganggu," tuturnya.
Mengenai surat tersebut, Tempo berusaha mengonfirmasi ke Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga dan Wakil Menteri BUMN Rosan Roeslani. Namun, pertanyaan yang disampaikan melalui WhatsApp belum mendapat jawaban. Tempo juga meminta bertemu dengan Roslan, tetapi dia menyebutkan sedang meeting dengan Pertamina pada hari ini.
Pilihan editor: Terpopuler: Erick Thohir Puji Aguan Sugianto Bangun PIK, Profil Faisal Basri Ekonom yang Kerap Kritik Jokowi
