TEMPO.CO, Medan - Pekan ini, warga Kota Medan mengeluh LPG 3 kg (kilogram) langka karena hampir semua pengecer dan pangkalan menyatakan stok kosong. Kalaupun ada, mereka harus antre panjang atau harganya melambung jauh sampai Rp30.000 padahal Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp18.000.
Menanggapi gejolak tersebut, Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) memastikan penyaluran, distribusi dan stok LPG subsidi dalam keadaan aman. Masyarakat tidak perlu panik dan membeli seperlunya.
Tak hanya jaminan aman dan terkendali, Area Manager Comm, Rel dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Susanto August Satria mengatakan bakal menambah 207.000 tabung atau 50 persen dari kuota normal untuk 16 kabupaten dan kota. Pemulihan kelangkaan stok dimulai dari Kabupaten Deliserdang sebanyak 7.500 tabung.
"Dari 16 kabupaten dan kota tersebut, terbanyak adalah Kota Medan, sekitar 45.000 tabung. Kami juga siap melakukan operasi pasar sesuai tingkat kebutuhan masyarakat karena pada dasarnya stok kita aman," kata Satria, Selasa, 25 Juli 2023.
Ia menjelaskan terjadi peningkatan konsumsi LPG pada beberapa hari libur nasional yang berdekatan.
Tren penyaluran gas melon naik, sampai Juni 2023 sudah 180.907 Metrik Ton (MT), dibanding penyaluran Januari-Juni 2022 sebanyak 175.498 MT. Sudah kelebihan kuota sekitar 3,4 persen dari yang ditentukan pemerintah. Untuk mengatasinya, diterapkan subsidi tepat sasaran sesuai Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu Tepat Sasaran.
"Sejak pertengahan Juli dan ditargetkan selesai akhir bulan ini, dilakukan registrasi dan verifikasi pangkalan untuk implementasi program subsidi tepat LPG 3 Kg," kata Satria.
Wilayah Sumut sudah 70 persen dari 13.000 pangkalan yang teregistrasi. Prosesnya mencakup informasi terbaru lokasi dan sarana yang dimiliki pangkalan. Satria mengakui, penggunaan gas melon banyak yang tidak tepat sasaran. Makanya diterapkan sistem digitalisasi yang terintegrasi dengan data
keluarga penerima manfaat dari pemerintahan.
"Tujuannya agar penyaluran LPG 3 kg tepat sasaran untuk masyarakat miskin," ucapnya
Saat ini, juga masih banyak ditemukan sektor usaha menengah ke atas, peternakan dan jasa menggunakan LPG 3 kg. Padahal sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Migas No. B-2461/MG.05/DJM/2022, sektor ini dilarang. Pekan ini akan dilaksanakan pertemuan dengan pemerintah daerah terkait koordinasi sistem pembelian LPG 3 Kg dengan subsidi tepat. Bersinergi melakukan pengawasan terkait distribusi dan melakukan sidak ke sektor-sektor usaha yang tidak berhak mendapat gas rakyat.
“Kami menghimbau masyarakat mampu dan unit usaha menengah ke atas menggunakan LPG nonsubsidi agar masyarakat yang benar-benar berhak mendapatkan LPG bersubsidi tersebut,” kata Satria.
Pilihan Editor: Tanggapi Kelangkaan LPG 3 Kg, Bos Pertamina Singgung Dampak Hari Libur
