TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting, buka suara perihal langkanya Liquefied Petroleum Gas alias LPG 3 kilogram (Kg). Dia menilai, penyaluran LPG 3 Kg telah sesuai dengan kuota yang diberikan pemerintah.
"Terkait LPG, kami sudah cek ke lokasi yang disebutkan contohnya Banyuwangi, Jawa Timur, ada juga wilayah Sumatera," kata Irto saat ditemui di SPBU MT Haryono, Jakarta Selatan pada Senin, 24 Juli 2023. "Secara prinsip, kami akan salurkan sesuai dengan kuota yang diberikan oleh pemerintah."
Dia menjelaskan, ada 8 juta metrik ton LPG 3 kg yang akan disalurkan di tahun 2023. Menurut Irto, penyaluran LPG saat ini sudah over atau berlebihan. "Saat ini juga penyaluran sudah over. Di beberapa lokasi kita lihat sudah beberapa yang over, tapi tetap kita salurkan."
Meski begitu, Pertamina akan tetap menyalurkan elpiji subsidi tersebut jika ada kelangkaan di daerah. "Bila memang nanti diperlukan tambahan, kita akan kucurkan (LPG 3 Kg), seperti di Banyuwangi juga ada operasi pasar. Mudah-mudahan tidak ada kelangkaan," ujar Irto.
Sebelumnya diberitakan, Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan, LPG 3 Kg menjadi komoditas yang diperebutkan sehingga bisa menyebabkan kelangkaan.
“Itu (LPG 3 Kg) hanya untuk yang kurang mampu. Itu yang harus digarisbawahi,” kata Jokowi di Pasar Bululawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Senin.
Sementara itu, LPG 3 Kg dikabarkan langka di beberapa daerah seperti di Magetan, Banyuwangi, dan sejumlah wilayah di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Pada 2023, pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi LPG 3 Kg hingga Rp 117,85 triliun.
Adapun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Pertamina Persero telah melakukan registrasi atau pendataan pengguna LPG 3 Kg ke dalam sistem berbasis web, sebagai bagian dari Program Pendistribusian LPG 3 Kg Tepat Sasaran. Per 1 Januari 2024, hanya masyarakat terdata yang bisa memperoleh LPG 3 Kg.
AMELIA RAHIMA SARI | ANTARA
Pilihan Editor: Jokowi Soal Elpiji 3 Kg Langka di Sejumlah Daerah: Biar Pak Menteri BUMN yang Jawab karena..
