Selanjutnya, belanja negara tercatat sebesar Rp 1.254,7 triliun atau 41 persen dari target, tumbuh 0,9 persen yoy. Perolehan belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp 891,6 triliun atau tumbuh 1,6 persen.
Dari nilai itu, mayoritas atau 55,2 persen dinikmati langsung oleh masyarakat dalam bentuk bantuan sosial hingga subsidi listrik, bahan bakar minyak (BBM) LPG 3 kilogram, beasiswa anak-anak tak mampu, serta BPJS Kesehatan untuk masyarakat miskin.
Sedangkan di luar yang disalurkan langsung ke masyarakat, belanja negara juga digunakan untuk sejumlah belanja prioritas nasional. Beberapa belanja prioritas nasional itu meliputi persiapan Pemilu 2024, belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista) Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta pembangunan infrastruktur dan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Adapun belanja transfer ke daerah digunakan untuk mendukung pemerintah daerah dalam pelayanan masyarakat, terutama pendidikan dan kesehatan. Selain itu, untuk pembangunan empat daerah otonom baru (DOB) Papua.
Lebih jauh, Bendahara Negara ini juga menyebutkan APBN memberikan insentif fiskal untuk 62 daerah tertinggal dan penurunan inflasi daerah serta memberantas kemiskinan ekstrem dengan Dana Desa yang difokuskan untuk mengurangi kemiskinan ekstrem dan perbaikan tata kelola di desa.
APBN 2023, kata dia, terus bekerja keras melindungi rakyat dan ekonomi dan pada gilirannya juga makin sehat dan berkelanjutan. "Itu prestasi yang tidak mudah pada saat banyak negara mengalami krisis ekonomi dan kesulitan keuangan negara atau utang,” kata Sri Mulyani.
ANTARA
Pilihan Editor: Bertemu Erick Thohir, Sri Mulyani: Saya Pastikan Kemenkeu Dukung Piala Dunia U-17
