TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan pemerintah meminta PT Freeport Indonesia membangun smelter konsentrat atau pabrik pemurnian dan pengolahan mineral logam di Papua.
Bahlil mengatakan, permintaan pembangunan smelter tersebut berkaitan dengan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), selain syarat memberikan 10 persen saham Freeport Indonesia ke induk perusahaan pertambangan milik negara atau MIND ID.
Selain itu, dia mengungkapkan alasan lainnya. "Karena itu menyangkut kedaulatan dan harga diri orang Papua juga. Jangan kita ditipu-tipu terus gitu," ujar Bahlil di kantornya, Jakarta, Jumat, 30 Juni 2023.
Meski begitu, Bahlil belum membeberkan lokasi persis dimana smelter Freeport tersebut akan dibangun. Menurut dia, lebih baik menunggu studi kelayakan (FS) terlebih dahulu.
"Boleh di Timika, boleh dimana aja, boleh di Fakfak, boleh dimana. Tapi belum kita putuskan sekarang," tutur Bahlil.
Indonesia memiliki 51 persen saham Freeport Indonesia. Dengan rencana penambahan 10 persen saham, nantinya total saham RI pada perusahaan tersebut mencapai 61 persen.
Namun, penambahan saham tersebut baru bisa dilakukan setelah IUPK Freeport Indonesia diperpanjang atau setelah 2041. Adapun rencana perpanjangan kontrak tersebut tengah dalam pembahasan.
AMELIA RAHIMA SARI | ANTARA
Pilihan Editor: Pengamat Sebut Relaksasi Larangan Ekspor PT Freeport Timbulkan Diskriminasi
