TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebut dividen yang berpotensi untuk diberikan pada 2024 senilai Rp80,2 triliun terdiri atas Rp53,7 triliun berasal dari BUMN Tbk dan Rp26,5 triliun dari BUMN non-Tbk.
"Dari Rp80,2 triliun, dari yang BUMN Tbk kurang lebih kami prediksi di Rp53,7 triliun lalu kalau yang non-Tbk ini Rp26,5 triliun. Ini lah kenapa nanti kami dorong juga tidak bisa yang namanya dividen ini bergantung hanya Himbara tetapi kami mendorong kelompok-kelompok usaha lain untuk bisa melakukan dividen yang baik sehingga angka-angka ini bisa terjaga," ucap Menteri BUMN Erick Thohir saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR dipantau secara daring pada Kamis 15 Juni 2023.
Adapun angka tersebut tidak berubah dengan target dividen pada 2023 ini, yang juga Rp80,2 triliun.
"Tentu dengan kondisi 2023 ini kalau kita lihat data-data komoditas sudah mulai menurun dan juga situasi tekanan global kalau kita lihat beberapa negara sendiri masih mengalami tentu inflasi tinggi dan supply chain yang terganggu tetapi kami tetap di Kementerian BUMN paling tidak berusaha menyamakan dividen yang kami berikan seperti tahun ini, sebenarnya walaupun cukup berat," kata Erick.
Alasannya, kata dia, Kementerian BUMN pada 2023 menargetkan revenue atau pendapatan BUMN sebesar Rp3.000 triliun, bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) Rp600 triliun, dan net income Rp250 triliun.
"Karena gini beratnya kenapa? berarti di sini ada target revenue, EBITDA, dan net income yang harus kami jaga, yaitu revenue sebesar Rp3.000 triliun dan EBITDA Rp600 triliun, dan net income-nya itu harus Rp250 triliun," kata Erick.
Ia menegaskan bahwa angka yang disampaikan tersebut saat ini baru target, bukan angka yang pasti didapat lantaran saat ini masih pertengahan tahun.
"Ini kan sebenarnya masih bulan Juni, jadi kami juga belum bisa menyampaikan bahwa ini angka yang pasti didapat tetapi ini target yang kementerian lakukan dan kami juga mendorong seluruh BUMN untuk sampai ke angka-angka yang sudah kami terapkan sebagai KPI (key performance indicator) masing-masing direksi waktu itu," ujarnya.
"Insya Allah kami sudah review dua minggu ini, kami masih confidence angka ini walaupun tentu kita bisa lihat perjalanan 6 bulan kalau situasi ekonomi global tentu makin menyulitkan tetapi hari ini kami masih lihat angka ini masih bisa," lanjutnya.
Pilihan editor: Dugaan Lapkeu Waskita dan WIKA Dipoles, Erick Thohir: Pasti Kita Lakukan Tindakan Hukum Keras
