Ia lalu mencontohkan Indonesia mendapatkan banyak manfaat dari hilirisasi industri dengan memanfaatkan satu item (mineral) yaitu nickel ore (bijih nikel). "Dari nickel ore untuk membuat baterai. Kemudian dari iron steel jika diurai lagi ke bawah ada banyak yang dapat diolah," tuturnya. "Itu membuka banyak pekerjaan, mencetak banyak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan menciptakan banyak hal."
Indonesia sebelumnya resmi melarang ekspor bijih nikel sejak 2 Januari 2020. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Akibat kebijakan itu, Uni Eropa menggugat Indonesia ke WTO. Badan Penyelesaian Sengketa WTO pada Oktober 2022 mengabulkan gugatan Uni Eropa dan memutuskan Indonesia melanggar aturan-aturan dagang WTO.
Sebulan setelah WTO mengabulkan gugatan EU itu, Presiden Jokowi menyampaikan Indonesia mengajukan banding. Kepala Negara menegaskan Indonesia tak akan menyetop kebijakan hilirisasi terhadap nikel dan kekayaan alam lainnya.
Bahkan, kata Jokowi, setelah larangan ekspor bahan mentah nikel yang diterapkan sejak 2020, Pemerintah kemudian melarang ekspor bahan mentah bauksit.
"Setelah itu, bahan-bahan yang lainnya, termasuk urusan yang kecil-kecil, termasuk kopi. Usahakan jangan sampai diekspor dalam bentuk bahan mentah," kata Jokowi saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Investasi di Jakarta, pada akhir November 2022 lalu.
ANTARA
Pilihan Editor: Jokowi Bela Luhut soal Pakai Mandor Asing di Proyek IKN, Apa Alasannya?
