Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kemenkeu Ajak Para Jomblo jadi Investor SBN: Terlihat Berharga di Depan Calon Mertua

image-gnews
Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO
Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Deni Ridwan mengajak para mahasiswa yang jomblo untuk menjadi investor Surat Berharga Negara (SBN). Karena, menurut dia, jika berinvestasi pada SBN maka akan terlihat lebih berharga di mata calon mertua.

“Kenapa? Karena keuangan negara saja dibantu apalagi keuangan mertua,” ujar Deni, Rabu, 14 Juni 2023. Acara tersebut dihadiri oleh para mahasiswa dari Universitas Esa Unggul dan Universitas Jayabaya.

Untuk menjadi investor SBN, kata dia, caranya cukup mudah seperti membeli barang di toko daring atau e-commerce. Cukup dengan mendaftar, yang terpenting memiliki persyaratan seperti nomor rekening dan nomor induk kependudukan (NIK).

“Bisa langsung berinvestasi dan nanti Anda akan mendapatakn transfer secara bulanan, tiap bulan ada,” tutur Deni.

Dia juga mengatakan bahwa transferan itu seperti mencari jodoh. “Katanya yang bisa memberikan harapan itu akan kalah dengan yang bisa memberikan kepastian. Tapi yang memberi kepastian bisa kalah dengan yang memberi transferan,” kata Deni disambut gelak tawa hadirin.

Menurut dia, saat ini SBN kepemilikannya didominasi oleh investor dalam negeri. “Sebanyak 80 persen SBN kini dikuasai oleh investor dalam negeri. Bahkan, peminatnya terus meningkat dari tahun ke tahun,” ujar dia.

Deni mengatakan sebelum pandemi Covid-19, sebanyak 39 persen SBN dimiliki oleh investor asing. Namun, saat ini tinggal 20 persen, sehingga 80 persen dinikmati oleh investor domestik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, Deni berujar, pemerintah juga setiap tahunnya mengalokasikan ratusan triliun untuk membayar bunga SBN. Kemenkeu menyiapkan Rp 400 triliun untuk pembayaran bunga. “Nilai ini dimanfaatkan langsung oleh rakyat Indonesia,” kata Deni.

Sehingga, dia menuturkan, yang pemerintah alokasikan untuk pembayaran bunga dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN itu bukan sesuatu yang hilang. Karena nanti manfaatnya didapatkan oleh perbankan untuk membayar bunga kepada para penabungnya. 

“Oleh industri dana pensiun sehingga mereka bisa memberikan manfaat kepada peserta polis asuransi atau dana pensiun dan juga kepada investor SBN juga. Silahkan anda berinvestasi agar bisa menikmatinya,” ucap Deni.

Pilihan Editor: 20 Pengusaha Prancis Kunjungi IKN, Otorita IKN Terima 4 LOI

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terpopuler: Arsjad Rasjid Optimistis Selasa Sudah Temukan Kantor Lain, Susi Pudjiastuti Menangis di X Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut

2 jam lalu

Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar, Arsjad Rasjid memberikan keterangan saat meresmikan Media Center (TPNGP) di jalan Cemara no. 19 Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 15 Oktober 2023. Dalam keterangannya, rumah pemenangan tersebut digunakan sebagai pusat informasi Ganjar Pranowo untuk pemilu 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Terpopuler: Arsjad Rasjid Optimistis Selasa Sudah Temukan Kantor Lain, Susi Pudjiastuti Menangis di X Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengaku optimistis Selasa pekan depan timnya bisa menemukan tempat lain untuk berkantor.


Ekonom Celios Sesalkan Dualisme Kadin, Berpotensi Menimbulkan Kebingungan dan Menurunkan Reputasi Kadin

16 jam lalu

Gedung Menara KADIN. Foto dok. Lamudi.co.id
Ekonom Celios Sesalkan Dualisme Kadin, Berpotensi Menimbulkan Kebingungan dan Menurunkan Reputasi Kadin

Ekonom Celios Bhima Yudhistira sesalkan dualisme dalam tubuh Kadin. Dia menyebut perpecahan itu akan menimbulkan dampak buruk bagi dunia usaha


Masa Kerja Satgas BLBI Selesai Akhir Tahun Ini, Ekonom: Butuh Tindakan Tegas agar Obligor Bayar Utang

1 hari lalu

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira usai diskusi mengenai hasil survei persepsi publik terhadap JETP di Jakarta, Rabu, 5 Juni 2023.  TEMPO/Amelia Rahima Sari.
Masa Kerja Satgas BLBI Selesai Akhir Tahun Ini, Ekonom: Butuh Tindakan Tegas agar Obligor Bayar Utang

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira mengatakan butuh sosok pemimpin Satgas BLBI yang tegas untuk menjalankan hak tagih negara kepada obligor.


Ekonom Celios Kritik Pengelolaan Bandara IKN Dibuka untuk Asing

2 hari lalu

Alat berat beroperasi di area proyek Bandara VVIP, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis, 15 Agustus 2024. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan Bandara VVIP yang berlokasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara belum dapat difungsionalkan pada perayaan HUT ke-79 RI karena progresnya yang belum mencapai target karena terkendala cuaca buruk. ANTARA/Fauzan
Ekonom Celios Kritik Pengelolaan Bandara IKN Dibuka untuk Asing

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengkritik rencana Kemenhub bukan pengelolaan Bandara IKN untuk asing


Rumah Pribadi Andri Tedjadharma Disita Satgas: Saya Bukan Pengemplang BLBI

3 hari lalu

Andri Tedjadharma sebagai Pemegang Saham Bank Centris Internasional. TEMPO/ Halgi Mashalfi
Rumah Pribadi Andri Tedjadharma Disita Satgas: Saya Bukan Pengemplang BLBI

Andri Tedjadharma pemegang saham Bank Centris Internasional tak terima disebut penanggung utang BLBI.


Golkar Yakini Penambahan Kementerian Tak akan Sebabkan Pembengkakan Anggaran

3 hari lalu

Anggota Komisi I DPR RI, Dave Laksono
Golkar Yakini Penambahan Kementerian Tak akan Sebabkan Pembengkakan Anggaran

Dave Laksono, meyakini kemungkinan presiden menambah jumlah kementerian dengan adanya revisi UU Kementerian Negara, tidak akan membebani APBN


Kemenkeu Kumpulkan Pajak Ekonomi Digital Rp 27,5 Triliun dari Lokapasar, Pinjol hingga Kripto

3 hari lalu

Ilustrasi fintech. Shutterstock
Kemenkeu Kumpulkan Pajak Ekonomi Digital Rp 27,5 Triliun dari Lokapasar, Pinjol hingga Kripto

Sejak 2022 hingga Agustus 2024 pemerintah telah menarik pajak ekonomi digital mencapai Rp 27,5 triliun. Sumbernya dari lokapasar, krripto, pinjol hingga dari sistem informasi pengelolaan pajak atau SIPP


Kabinet Gemuk Prabowo akan Berisi 44 Menteri, CELIOS: Beban Fiskal Sudah Sangat Berat

4 hari lalu

Ketua Umum Prabowo Subianto saat Apel Kader Partai Gerindra di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu 31 Agustus 2024 malam. ANTARA/Walda Marison/aa.
Kabinet Gemuk Prabowo akan Berisi 44 Menteri, CELIOS: Beban Fiskal Sudah Sangat Berat

CELIOS berpendapat penambahan kementerian di kabinet Prabowo Subianto akan memberatkan anggaran. Langkah tersebut justru dinilai bakal menghambat ambisi Prabowo mengerek pertumbuhan ekonomi.


Lemhanas Minta DPR Tambah Anggaran untuk Studi ke Eropa dalam APBN Perubahan 2025

4 hari lalu

Ilustrasi Anggaran. shutterstock.com
Lemhanas Minta DPR Tambah Anggaran untuk Studi ke Eropa dalam APBN Perubahan 2025

Lemhanas berharap DPR menambah anggaran yang akan digunakan untuk membiayai studi strategis luar negeri ke sejumlah negara di Eropa


Celios Beberkan 10 Lubang Fiskal Warisan Jokowi: Lonjakan Utang hingga Delusi Pembangunan IKN

4 hari lalu

Presiden Jokowi memberikan pengarahan kepada Pejabat TNI dan Polri di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada 12 September 2024. Foto Tangkap Layar Sekretariat Presiden
Celios Beberkan 10 Lubang Fiskal Warisan Jokowi: Lonjakan Utang hingga Delusi Pembangunan IKN

Pengamat dari Celios membeberkan sepuluh lubang fiskal yang diwariskan oleh Jokowi. Mulai dari banyaknya utang hingga delusi pembangunan IKN.