Secara paralel, KKP kini tengah merumuskan aturan teknis pelaksanaan PP ini yang akan dibentuk dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. "Greenpeace, LSM, akan saya minta memberi pendapat dalam peraturan yang sedang kami persiapkan. Aturan ini belum jadi sama sekali," tutur Trenggono.
Juru Kampanye Laut Greenpeace Indonesia Afdillah mengatakan pihaknya menolak ajakan Menteri Trenggono untuk bergabung ke tim kajian teknis. Sebab, lembaganya tegas menolak adanya pengerukan dan ekspor pasir laut.
"Pada tahap ini kami tidak membuka ruang diskusi tentang aturan teknis karena kami fokus pada Penolakan dan desakan pencabutan PP tersebut," ujar Afdillah.
Afdillah telah menegaskan pembukaan ekspor pasir laut akan membawa imbas negatif terhadap lingkungan pesisir. Sebab, kebijakan itu akan mengancam dan memperparah keberlanjutan ekosistem laut di wilayah tambang.
Greenpeace menilai penjualan pasir laut akan mengganggu kehidupan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang menggantungkan hidup mereka pada laut di wilayah tambang tersebut.
Pilihan Editor: Pesawat Penumpang Terbesar Airbus A380-800 Beroperasi di Bali, Emirates: Bukti Komitmen terhadap Pasar Indonesia
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
