"Karena kalau melihat APBD di Lampung besar sekali, Rp 7 triliun lebih," tuturnya kepada Tempo, Ahad, 7 Mei 2023.
Menurut Bhima, masalahnya terdapat pada pengalokasian APBD Lampung. Sebab, total Rp 7 triliun itu yang dialokasikan untuk infrastruktur masih sangat kecil. Sisanya, lebih banyak digelontorkan untuk belanja pegawai dan belanja barang.
Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono juga menilai rencana Jokowi itu politis dan tidak menyelesaikan akar masalah. Yusuf menegaskan pemeliharaan jalan telah diatur secara jelas antara jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten atau kota.
Ia berujar pengambilalihan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Lampung memang sekilas hal yang baik dan terkesan gagah, namun sebenarnya tidak menyelesaikan akar masalah.
"Presiden Jokowi terkesan terburu-buru dan cenderung menjadikan kasus jalan rusak di Lampung ini sebagai komoditas politik," kata Yusuf saat dihubungi Tempo, Ahad, 7 Mei 2023.
Pilihan Editor: Mengenal Perry Warjiyo yang Kembali Menjadi Gubernur Bank Indonesia
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
