TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi berencana menutup seluruh Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara dan akan digantikan dengan pembangkit yang ramah lingkungan untuk mengurangi emisi karbon di masa mendatang. Lantas, bagaimana respons produsen batu bara PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO)?
Presiden Direktur Adaro Energy Indonesia Garibaldi Thohir mengatakan perseroan selalu sejalan dengan kebijakan pemerintah dan aktif melakukan hilirisasi.
"Kami kan selalu sejalan dengan kebijakan pemerintah. Di situlah kenapa kami berperan aktif dalam hilirisasi, dalam net zero emission. Kami itu sangat inline dan support karena kami tahu pemerintah pasti lebih tahu mana yang baik, mana yang diperlukan," kata pria yang akrab disapa Boy Thohir itu dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 11 Mei 2023.
Boy Thohir mengatakan Adaro Energy sepenuhnya mendukung dipensiunkannya PLTU batu bara. PLTU tua memakai teknologi lama sehingga tidak ramah lingkungan, sementara untuk PLTU baru dengan teknologi terkini. Namun, menurut dia, untuk mempensiunkan PLTU batu bara membutuhkan waktu.
"Kami dukung tapi itu takes time, nggak mungkin langsung, tapi saya setuju banget PLTU yang tua-tua yang 40 tahun itu untuk di-replace," ucap Boy Thohir. "PLTU yang baru nanti bertahap, apakah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun lagi. Komitmen dunia 2060 dan 2050, KAMI comply dengan pemerintah tapi jangan terus dipaksa.” .
Adapun saat ini, Adaro Energy melalui anak perusahaannya memiliki 50 persen saham PT Kayan Hydropower Nusantara (KHN), akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air atau PLTA Mentarang Induk dan akan menyediakan sumber listrik ramah lingkungan bagi kawasan industri di Kalimantan Utara.
Sebelumnya, Presiden Jokowi berpidato di pembukaan Hannover Messe pada Minggu, 16 April 2023. "Di tahun 2023, 23 persen energi berasal dari energi baru terbarukan (EBT) dan di tahun 2050 seluruh pembangkit batu bara ditutup," kata Jokowi saat itu.
Rencana penutupan PLTU ini disampaikan Jokowi saat bicara tentang komitmen Indonesia dalam menjaga keberlangsungan lingkungan, “Indonesia juga ingin memastikan bahwa transisi energi menghasilkan energi yang terjangkau bagi masyarakat kami," kata Jokowi.
HANIFAH DWIJAYANTI | FAJAR PEBRIANTO
Pilihan Editor: BSI Wajib Umumkan Jika Benar Terkena Serangan Ransomware, Kenapa?
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
