Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPR Diminta Segera Sahkan RUU PPRT Menjadi Undang-undang

image-gnews
Puluhan PRT melakukan Aksi Tenda Perempuan di depan Gedung DPR, Jakarta, Sabtu 11 Maret 2023. Sampai saat ini para Pekerja Rumah Tangga (PRT) masih menunggu untuk bertemu Ketua Umum DPR RI, Puan Maharani untuk mengesahkan RUU PPRT. Aksi Tenda Perempuan dilakukan selama 5 hari Jelang Rapat Paripurna DPR RI. TEMPO/Subekti.
Puluhan PRT melakukan Aksi Tenda Perempuan di depan Gedung DPR, Jakarta, Sabtu 11 Maret 2023. Sampai saat ini para Pekerja Rumah Tangga (PRT) masih menunggu untuk bertemu Ketua Umum DPR RI, Puan Maharani untuk mengesahkan RUU PPRT. Aksi Tenda Perempuan dilakukan selama 5 hari Jelang Rapat Paripurna DPR RI. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Perempuan Mahardika menggelar aksi demonstrasi peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day (1 Mei) sekaligus 30 tahun kematian Marsinah. Salah satu tuntututannya adalah agar pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi UU.

Ketua Perempuan Mahardika Mutiara Ika Pratiwi meminta pemerintah dan DPR serius dalam penyelesaian RUU PPRT menjadi UU. “Kami akan terus mengawal proses pembahasan RUU PPRT apalagi saat ini sudah memasuki tahun politik,” ujar dia di sela-sela aksi di area Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, pada Ahad, 7 Mei 2023.

Mutiara mengatakan perkembangan dari RUU PPRT cukup baik karena menjadi prioritas DPR, dan Surat Presiden (Surpres) telah terbit. Namun, dia berujar, RUU PPRT harus terus dikawal hingga sidang pembahasan terlaksana.

“Kita tahu bahwa masa reses DPR sudah habis, ini sudah akan masuk masa sidang, minggu depan kalau tidak salah tanggal 16 Mei,” tutur dia.

Ditambah lagi, kata Mutiara, belum ada penyerahan Daftar Investarisasi Masalah atau DIM dari pemerintah kepada DPR. Sehingga, dia menambahkan, perlu pengawasan, sampai sidang pembahasan RUU PPRT benar-benar terlaksana. “Jadi itu yang sedang kita kawal sekarang,” kata Mutiara.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun, Mutiara menuturkan, penyelesaian RUU PPRT perlu ditagih termasuk penyerahan DIM kepada DPR. Karena, menurut dia, tenggat waktunya sudah mepet. “Saat ini kita sudah masuk ke situasi pemilu, pencapresan, segala macam yang fokus elit politik bisa berubah. Jadi jangan sampai keburu hal-hal yang lain, kemudian RUU PPRT jadi terbengkalai lagi,” ucap dia.

Selain sahkan RUU PPRT, Perempuan Mahardika juga membawa beberapa tuntutan lain. Yakni stop sistem no work no pay, cabut UU Cipta Kerja, cabut Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja, serta usut tuntas kasus Marsinah.

“Berikan jaminan kebebasan berserikat, berikan perindungan bagi perempuan pembela HAM, stop kekerasan dan pelecehan di dunia kerja,” ujar Mutiara.

Pilihan editor: Partai Buruh Gelar Demo di DPR Hari Ini, Tuntut RUU PPRT Disahkan

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


31 Tahun Lalu Marsinah Ditemukan Meninggal, Salah Satu Pelanggaran HAM Berat yang Belum Tuntas

4 hari lalu

Sejumlah anak memegang lilin saat menggelar aksi bertajuk
31 Tahun Lalu Marsinah Ditemukan Meninggal, Salah Satu Pelanggaran HAM Berat yang Belum Tuntas

Marsinah, buruh perempuan yang ditemukan meninggal karena siksaan. Siapa pelaku yang membunuhnya dengan luka tembak?


Hari Buruh Internasional, Berikut Profil 4 Tokoh Aktivis Buruh Indonesia dari Marsinah hingga Muchtar Pakpahan

11 hari lalu

Sejumlah aktivis perempuan menunjukkan foto buruh Marsinah korban pembunuhan, memberikan keterangan kepada wartawan, di Kantor Kontras, Jakarta, Senin, 7 Mei 2012. Para aktivis perempuan menuntut penuntasan kasus Marsinah yang telah 19 tahun belum terungkap dan segera menangkap serta mengadili para pelaku pelanggaran HAM pada masa Orde Baru segera diadili. TEMPO/Imam Sukamto
Hari Buruh Internasional, Berikut Profil 4 Tokoh Aktivis Buruh Indonesia dari Marsinah hingga Muchtar Pakpahan

Berikut profil dari 4 tokoh hari buruh: Marsinah, Muchtar Pakpahan, Widji Thukul, dan Jacob Nuwa Wea


Aliansi Perempuan Indonesia akan Turun Aksi di Hari Buruh Sedunia

14 hari lalu

Aparat Keamanan berjaga di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Jl. Gatot Subroto, Kuningan Timur, Jakarta Selatan. Kamis, 21 September 2023. Aksi demo buruh yang dihadiri oleh Presiden Partai Buruh, Said Iqbal merupakan gelombang aksi setiap hari di tiap kabupaten/kota dan provinsi di seluruh Indonesia.  Tempo/Magang/Joseph.
Aliansi Perempuan Indonesia akan Turun Aksi di Hari Buruh Sedunia

Mereka akan bergabung dengan kelompok-kelompok buruh lainnya yang juga melakukan aksi Hari Buruh di tempat yang sama.


Arab Saudi Terbitkan Aturan Baru untuk Pekerja Rumah Tangga

36 hari lalu

Seorang wanita mengibarkan bendera saat orang-orang merayakan Hari Nasional tahunan ke-90 Arab Saudi, di tengah penyebaran penyakit virus corona (COVID-19) di Riyadh, Arab Saudi 23 September 2020. REUTERS/Ahmed Yosri
Arab Saudi Terbitkan Aturan Baru untuk Pekerja Rumah Tangga

Arab Saudi membuat aturan baru untuk pekerja rumah tangga yang akan melindungi hak pekerja maupun majikan.


Mandek 19 Tahun, Serikat Buruh Migran Desak DPR Sahkan RUU Perlindungan PRT

37 hari lalu

Sejumlah aktivis dari Aliansi Pekerja Rumah Tangga (PRT) menggelar aksi mogok makan di depan Gedung DPR RI, Senin, 14 Agustus 2023. Dalam aksi tersebut mereka menuntut agar DPR RI dan Pemerintah membahas dan mengesahkan Rancangan Undang Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). TEMPO/M Taufan Rengganis
Mandek 19 Tahun, Serikat Buruh Migran Desak DPR Sahkan RUU Perlindungan PRT

Pemerintah sudah sempat menyerahkan RUU Perlindungan PRT pada 2023 lalu kepada DPR.


Mendagri Tito Karnavian Harap RUU DKJ Disahkan sebelum DPR Reses

59 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pendapat dan pandangan pemerintah saat mengikuti rapat kerja dengan Badan legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Mendagri Tito Karnavian Harap RUU DKJ Disahkan sebelum DPR Reses

Mendagri Tito Karnavian berharap pembahasan RUU DKJ bisa selesai sebelum masa reses DPR pada 4 April 2024.


Anggota DPR Ungkap Alasan RUU PPRT Tak Kunjung Disahkan

13 Maret 2024

Sejumlah aktivis dari Aliansi Pekerja Rumah Tangga (PRT) menggelar aksi mogok makan di depan Gedung DPR RI, Senin, 14 Agustus 2023. Dalam aksi tersebut mereka menuntut agar DPR RI dan Pemerintah membahas dan mengesahkan Rancangan Undang Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). TEMPO/M Taufan Rengganis
Anggota DPR Ungkap Alasan RUU PPRT Tak Kunjung Disahkan

Hingga saat ini tidak terlalu banyak pihak yang menganggap RUU PPRT penting untuk segera disahkan.


Sejumlah LBH Perempuan dan Pekerja Desak DPR Segera Sahkan RUU PPRT

13 Maret 2024

Aktivis dari Aliansi Pekerja Rumah Tangga (PRT) menggelar aksi mogok makan di depan Gedung DPR RI, Senin, 14 Agustus 2023. Mereka berencana melakukan aksi mogok makan setiap hari ,dari pukul 10.00-17.00 WIB sampai RUU PPRT disahkan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sejumlah LBH Perempuan dan Pekerja Desak DPR Segera Sahkan RUU PPRT

Pengesahan RUU PPRT sangat penting bagi para pekerja rumah tangga di Indonesia untuk mendapatkan perlindungan dan payung hukum.


Mangkrak 20 Tahun, Apa Itu RUU PPRT yang Belum Juga Disahkan DPR?

10 Maret 2024

Aktivis dari Aliansi Pekerja Rumah Tangga (PRT) menggelar aksi mogok makan di depan Gedung DPR RI, Senin, 14 Agustus 2023. Mereka berencana melakukan aksi mogok makan setiap hari ,dari pukul 10.00-17.00 WIB sampai RUU PPRT disahkan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Mangkrak 20 Tahun, Apa Itu RUU PPRT yang Belum Juga Disahkan DPR?

Dua dekade RUU Perindungan Pekerja Rumah Tangga mangkrak tidak disahkan. Ini penjelasan mengenai RUU PPRT.


Proses Naturalisasi Ragnar Oratmangoen dan Thom Haye Terhalang Masa Reses DPR

7 Februari 2024

Anggota Komite Eksekutif (Exco) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Arya Sinulingga memberikan keterangan kepada wartawan usai menghadiri acara PSSI Pers di Jakarta, Selasa, 6 Februari 2024. ANTARA/Aloysius Lewokeda
Proses Naturalisasi Ragnar Oratmangoen dan Thom Haye Terhalang Masa Reses DPR

Kelanjutan proses naturalisasi Ragnar Oratmangoen dan Thom Haye masih menunggu masa reses DPR yang berlangsung hingga Maret 2024.