TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Center For Research on Ethics Economy and Demoracy (CREED), Yoseph Billie Dosiwoda mendukung aksi bersih-bersih Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati. Khususnya soal transaksi janggal senilai Rp 300 triliun di lingkungan Kemenkeu.
Yoseph meminta agar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) segera membuka data transaksi tersebut ke publik. Dia menilai, sikap tegas Sri Mulyani dalam aksi bersih-bersih di lembaga yang dipimpinnya tidak perlu diragukan lagi.
"Tinggal sekarang PPATK-nya saja, benar tidak ada transaksi itu? Jika ada, harusnya PPATK lebih terbuka. Jangan ditutup-tutupi, publik berhak tahu," ujar dia lewat keterangan tertulis pada Senin, 13 Maret 2023.
Menurut Yoseph, kebenaran atas transaksi “hantu” itu sejauh ini terkesan sebatas polarisasi isu semata. Pasalnya, kata dia, sejak pertama diungkap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolkam) Mahmud Md ke publik, hingga sekarang kebenaran berupa data atas dugaan transaksi itu tak kunjung nyata.
Dia mengatakan bahwa masyarakat bertanya-tanya soal kepastian transaksi tersebut. Bahkan, Yoseph berujar, Menteri Sri Mulyani pun tidak mendapatkan data yang dimaksud PPATK.
Selanjutnya: transaksi Rp 300 triliun disebut-sebut melibatkan sebanyak 467 pegawai
