1. Buntut Kasus Rafael Alun dan Eko Darmanto, Sri Mulyani Dinilai Gagal Reformasi Kementerian Keuangan
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, reformasi birokrasi yang dijalankan Menteri Keuangan Sri Mulyani belum berhasil. Hal tersebut terbukti dengan munculnya kasus sejumlah pejabat di bawah institusi Kementerian Keuangan yang memiliki kekayaan janggal dan pamer harta. Mulai dari kasus Rafael Alun Trisambodo, Eko Darmanto hingga Andhi Pramono.
"Ini gunung es, rupanya reformasi belum bisa menghilangkan flexing, memamerkan harta kekayaan para penyelenggara negara khususnya pajak dan bea cukai," kata Said Iqbal saat melaksanakan aksi di depan kantor Dirjen Pajak, Jumat, 10 Maret 2023.
Said Iqbal mengatakan, perlu ketegasan dan keberanian dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
Baca berita selengkapnya di sini.
2. Terima Data Dugaan Saham 134 Pegawai Pajak, Ini Kata Kemenkeu
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerima data soal 134 pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak atau DJP) yang diduga memiliki saham bersifat tertutup tersebar di 280 perusahaan, termasuk di bidang kantor konsultan pajak. Data tersebut berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kami baru saja menerima informasinya dari KPK dan akan melakukan analisis pendalaman sesuai ketentuan," ujar dia saat dihubungi pada Jumat, 10 Maret 2023. Namun, dia belum menjelaskan detail soal data yang diberikan KPK tersebut.
Sebelumnya, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan segera menyerahkan data 134 pegawai pajak yang memiliki saham ke Kementerian Keuangan. "Tadi sudah dengan pak sekjen bisik-bisik. Nanti saya kasih tahu, dikasihnya? Mungkin besok (Jumat)," ujar Pahala kemarin.
Baca berita selengkapnya di sini.
Selanjutnya: 3. Gangguan Telekomunikasi di Papua....
