Dalam kesempatan itu, Mendes PDTT juga menyampaikan realisasi output program pada 2022. Terdapat beberapa program yang realisasi output-nya tidak mencapai 100 persen di antaranya bantuan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebanyak 500 BUMDes.
"Realisasinya 99,8 persen, ini karena ada satu BUMDes yang tidak bisa menyerap dana yang sudah dialokasikan karena tidak dapat melengkapi dokumen sampai dengan menjelang akhir tahun anggaran 2022," paparnya.
Kemudian, lanjut dia, pelaksanaan Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) yang bersumber dari PHLN-IFAD.
Ia menjelaskan target program itu adalah pelaksanaan "coaching clinic" untuk kepala desa, kader desa dan Direktur BUMDes di 25 Kabupaten. Selain itu, refreshment training di lima provinsi.
"Realisasinya coaching clinic baru 80 persen atau empat provinsi dari lima provinsi, sedangkan refreshment training 100 persen. Jadi program ini juga kurang dari 100 persen untuk realisasi output," paparnya.
Kemudian, Mendes menambahkan realisasi output pendampingan desa yang ditargetkan sebanyak 35.000 orang terealisasi 99,3 persen. Hal itu karena ada pendamping yang mengundurkan diri sebanyak 247 pendamping.
Kemudian, program peningkatan kapasitas tenaga pendamping profesional dari PHLN-P3PD dengan target sebanyak 15.000 orang, realisasinya sebanyak 10.990 orang.
"Tenaga pendamping profesional itu belum sesuai target karena pelaksanaan peningkatan kapasitas baru dimulai 1 November 2022 sesuai dengan Nol (No Objection Letter) Bank Dunia. Peningkatan kapasitas pendamping akan dilanjutkan pada 2023," katanya.
Kemudian, program monitoring dan evaluasi SAKIP, SPIP, PMPRB, dan ZI yang mencapai 97 persen. "Program ini yang juga di bawah 100 persen. Selebihnya dari semua laporan realisasi output adalah 100 persen," kata Mendes PDTT.
Pilihan Editor: Kejagung dan Kemendes PDTT Membentuk Tim Pengawasan Penggunaan Dana Desa
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
