TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan atau Kemenkeu Isa Rachmatarwata menyatakan realisasi anggaran prioritas nasional pada tahun 2022 mencapai Rp 439,1 triliun. Nilai tersebut setara dengan 93,47 persen dari alokasi anggaran Rp 469,8 triliun untuk tujuh program prioritas nasional.
"Sebagian besar prioritas nasional menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan rata-rata capaian output dan serapan lebih dari 90 persen," kata Isa dalam rapat dengar pendapat Komisi XI DPR, di Jakarta, Rabu, 15 Februari 2023.
Realisasi anggaran itu di antaranya untuk program ketahanan ekonomi Rp 17,4 triliun atau 94,1 persen dari alokasi Rp 18,5 triliun, dengan jumlah output 1.166 atau 96,3 persen. Berikutnya, anggaran ditujukan untuk membiayai program pengembangan wilayah dengan realisasi anggaran Rp 2,8 triliun atau 87 persen dari alokasi Rp 3,2 triliun, dengan jumlah output 216 atau 96,4 persen.
Sementara program yang mendapatkan alokasi anggaran terbesar adalah peningkatan sumber daya manusia dengan realisasi anggaran mencapai Rp 270,2 triliun. Angka tersebut setara dengan 96,5 persen dari alokasi Rp 280 triliun, dengan jumlah output 1.546 atau 95,9 persen.
Berikutnya, realisasi program revolusi mental dan kebudayaan senilai Rp 5 triliun atau setara dengan 97,8 persen dari pagu Rp 5,1 triliun, dengan capaian output 99,2 persen atau 268. Lalu ada program penguatan infrastruktur yang mendapat pagu anggaran Rp 100 triliun telah terealisasi sebesar Rp 88,3 triliun atau 88,3 persen, dengan 482 output atau 90,5 persen.
Sedangkan realisasi anggaran program lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim mencapai Rp 6,3 triliun atau 88,5 persen dari alokasi Rp 7,1 triliun, dengan jumlah output 218 atau 96,3 persen.
Adapun terakhir untuk program polhukhankam dan transformasi pelayanan, serapan anggarannya mencapai 87,8 persen atau Rp 49,1 triliun dari pagu Rp 55,9 triliun, dengan capaian output 99,1 persen atau 422.
Lebih jauh, Isa menjelaskan masih terdapat 253 rincian output yang capaiannya kurang memuaskan (di bawah 80 persen), antara lain karena masalah pemindahan proyek dan kurangnya sosialisasi. Tak hanya itu, juga terdapat 576 rincian output yang serapannya kurang maksimal atau di bawah 80 persen.
ANTARA
Pilihan Editor: Komisi XI DPR Kecewa Penerapan Cukai Plastik dan Minuman Manis Tak Segera Dilaksanakan
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
