TEMPO.CO, Jakarta - Rapat Dengar Pendapat atau RDP dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono, Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menyebut presentasi belum membahas detail mengenai progres pembangunan ibu kota negara baru tersebut.
"Kami mengkritik, kami ini lebih ke perencanaan dan pembangunan Pak kalau komisi ini. Perencanaannya salah satu tupoksi daripada IKN, terus yang melibatkan masalah keuangan. Harusnya lebih membedah kepada APBN yang digunakan," kata anggota Komisi XI DPR RI Fauzi Amro dalam RDP dengan Kepala Otorita IKN di Senayan, Jakarta, Senin, 6 Februari 2023.
Baca: Awal Februari 2023, Progress Pembangunan Fisik Infrastruktur IKN Mencapai 14 Persen
Pertama, kata dia, APBN yang digunakan 20 persen plus 80 persen dari investasi investor. Menurutnya, anggaran 20 persen dari APBN itu harus jelas digunakan untuk apa saja, mulai dari perencanaan pembangunannya. Lalu, sudah ada berapa investor asing yang masuk.
"Nah bicara diproses, tadi dari 30 slide yang disampaikan, tidak ada satu pun Bapak membicarakan progres pembangunan IKN," tegas Fauzi.
Dia pun mencontohkan, sudah berapa persen progres IKN dari perencanaan hingga pembangunannya. "Tadi di highlight Bapak pun nggak ada tampilan bangunan sedikit pun. Jangan-jangan ini ilusi. Coba Pak kasih gambaran ke kami," ujar Fauzi.
Anggota Komisi XI DPR RI lainnya Eriko Sotarduga turut menanggapi hal yang sama. Menurutnya, Otorita IKN harusnya menyampaikan progres.
"Bapak harusnya menyampaikan pada kami semua: 'kami baru menerima seperti ini, progresnya masih seperti ini, kami masih membutuhkan mungkin berapa triliun lagi'. Seperti itu karena janji pemerintah 20 persen pembangunan IKN itu dilakukan melalui APBN. Siapa yang bisa menjamin? Walaupun Menteri Keuangan menyampaikan sudah menganggarkan. Nah, apakah itu cukup?" tanya Eriko.
Selanjutnya: Eriko menuturkan....
