Lebih jauh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pencegahan risiko dan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi para pekerja di Indonesia menjadi perhatian utama Presiden Jokowi dalam Rapat Paripurna.
Airlangga menjelaskan Jokowi meminta agar dalam jangka pendek pemerintah pusat maupun daerah mendorong penggunaan dan pembelian produk dalam negeri. Hal ini disebut sebagai solusi jangka pendek untuk mengurangi potensi badai PHK.
"APBN akan disampaikan Bu Menkeu, yang jadi catatan dari Pak Presiden pertama untuk mencegah risiko potensi PHK dalam jangka pendek mendorong belanja pusat dan daerah dalam menggunakan produk dalam negeri," ungkap Airlangga saat memberikan keterangan pers pada hari yang sama, Senin, 16 Januari 2023.
Dalam jangka menengah pemerintah akan melakukan perbaikan struktural industri hulu ke hilir mulai dari urusan rantai pasok, sumber daya manusia, riset dan pengembangan dan juga akses pasar bagi sektor industri untuk mencegah badai PHK. Pemerintah juga akan mempercepat perjanjian dagang internasional CEPA Eropa dan kerja sama perdagangan dengan pasar non tradisional.
Pemerintah pusat dan daerah pun diminta untuk mengoptimalkan program padat karya dalam rangka menyerap tenaga kerja. Baik di desa maupun di kota. Pemerintah juga akan memperluas kerja sama antar pemerintah negara lain (G to G/government to government) untuk penyerapan pekerja migran.
"Kami juga akan mendorong inklusi keuangan melalui program PNM dan KUR. Kemudian melakukan program upskilling dan reskilling seperti Prakerja," ungkap Airlangga.
ANTARA
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
