TEMPO.CO, Jakarta - Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mempertanyakan keputusan pemerintah melakukan impor beras. Sebab, menurut dia, impor hanya diperlukan ketika produksi dalam negeri tidak lagi mencukupi.
“Tapi pertanyaannya, betulkah produksi dalam negeri tidak mencukupi sehingga harus impor?” ucap Anwar melalui keterangan tertulis, dikutip Sabtu, 17 Desember 2022.
Baca: Harga Beras Naik, Mentan: Sekali-kali Lah Kasih Rakyat Uang
Anwar mempertanyakan data produksi dalam negeri yang menyebutkan tidak cukup untuk memenuhi konsumsi sehingga pemerintah harus mengambi langkah impor.
Akurasi data beras dipertanyakan
Apalagi selama ini sering kali terjadi kerancuan data yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Bulog.
“Pertanyaannya, apakah adanya kesimpulan harus impor itu memang sudah didasarkan pada data akurat atau tidak,” kata Anwar.
Anwar mengatakan jika impor dilakukan ketika ternyata produksi dalam negeri masih mampu untuk memenuhi permintaan pasar, hal tersebut akan memukul kehidupan petani.
Pasalnya, hal itu bakal membuat harga beras petani menjadi anjlok, bahkan tidak laku. Padahal, pemerintah bertugas melindungi rakyat dan menjamin kesejahteraannya.
“Yang harus kita lindungi dan sejahterakan itu tidak hanya rakyat sebagai konsumen, tapi juga rakyat sebagai produsen,” kata Anwar.
Pemerintah, Anwar melanjutkan, perlu menjelaskan soal urgensi impor beras agar tidak menimbulkan kesalahan penafsiran dan menjadi masalah. Terlebih, sebentar lagi Indonesia memasuki tahun politik. Artinya, masing-masing partai membutuhkan dana besar.
Selanjutnya: “Lalu timbul pertanyaan dari mana ..."
