TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPR RI Komisi V DPR Suryadi Jaya Purnama menanggapi rencana pemerintah menaikkan tarif commuter line atau KRL Jabodetabek tahun depan. Suryadi menilai kenaikan tarif itu belum tepat saatnya mengingat masyarakat masih berjuang untuk bangkit dari pandemi Covid-19.
"Kita perlu menolak rencana kenaikan tarif dasar KRL karena sangat memberatkan masyarakat," ujarnya melalui keterangan tertulis pada Jumat, 16 Desember 2022.
Baca: Kemenhub: Tidak Ada Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek hingga Akhir Tahun
Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan akan menaikkan tarif KRL menjadi Rp 5.000 untuk perjalanan sepanjang 25 kilometer pertama. Kemudian tarif lanjutan 10 kilometer berikutnya tetap di angka Rp 1.000.
Menurut Suryadi, kenaikan tarif dasar juga ditentang oleh masyarakat. Karena itu, ia meminta agar rencana kenaikan tarif dikaji ulang. Apalagi Presiden Joko Widodo alias Jokowi, kata dia, telah mengatakan akan terjadi krisis pada 2023 mendatang. Sehingga kenaikan tarif KRL memperberat beban masyarakat.
Suryadi juga merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 masih sangat tinggi, yaitu mencapai 26,16 juta orang atau 9,54 persen dari total penduduk Indonesia. Selain itu, inflasi yang terjadi secara global turut mengkerek naiknya harga bahan-bahan pokok kebutuhan masyarakat.
Lebih lanjut, dia mengatakan KRL juga masih mengalami overload atau penuhnya penumpang di luar kapasitas pada jam-jam sibuk. Kondisi tersebut membuat pengguna KRL belum bisa merasakan kenyamanan sepenuhnya. "Dan tentunya akibat overload tersebut seharusnya KRL Commuter Line sudah bisa mengambil keuntungan yang cukup besar tanpa perlu menaikkan tarif KRL," kata dia.
Selanjutnya: Kemenhub kini hanya menunggu waktu yang tepat ...
