Debat Kandidat, Calon Ketua Umum HIPMI Fokus Bangun Pariwisata

TEMPO.CO, Labuan Bajo - Menjelang Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ke-XVII pada pertengahan November 2022 mendatang, HIPMI menggelar debat kandidat kedua yang diikuti tiga calon di Labuan Bajo, Manggarao Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Debat itu diikuti 3 calon ketua umum (Caketum) BPP HIPMI 2022-2025 yakni Bagas Adhadirgha (Sekretaris Jenderal BPP HIPMI), Akbar Hiimawan Buchari (Wakil Ketua Umum BPP HIPMI), dan Anggawira (Ketua Umum Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI).

Bagas Adhadirgha menilai para pengusaha muda di HIPMI harus mampu manfaatkan kehebatan Indonesia di sektor pariwisata di masa depan.

“Guna meningkatkan ekosistem pariwisata, HIPMI akan menjadi inkubator bagi para pengusaha pariwisata di Indonesia,” kata Bagas, Jumat malam, 4 November 2022.

Bagas menilai destinasi pariwisata Indonesia adalah destinasi wisata terbaik di dunia. Hal tersebut terbukti dengan adanya Labuan Bajo yang memiliki wisata Komodo yang terkenal dan menjadi satu-satunya di dunia.

Dia menilai Komodo adalah hewan prehistorik yang masih hidup sampai hari ini. “Keungglan bangsa kita adalah di industri pariwisata. Industri pariwisata yang baik ditunjang dengan infrastruktur yang memadai. Salah satu buktinya adalah saat ini di Labuan Bajo pembagunan infrastuktur mendukung pariwisara sangat cepat dan tercepat di di Nusantara,” ujarnya.

Bagas yang juga pelaku industri pariwisata itu menilai untuk mendukung sektor parwisata di suatu daerah dibutuhkan ketersediaan sumber daya manusia (SDM). Karena itu yang perlu dilakukan adalah sosialisasi dan edukasi masyarakat lokal, sehingga berkompeten.

Dalam pemaparan visi dan misi Bagas juga membahas soal bonus demografi dikaitkan dengan munculnya suatu kesempatan yang disebut dengan jendela peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena bonus demografi dapat bermanfaat mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus menjadi instrumen baik dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

Karenanya, kata Bagas, bonus demografi yang dimanfaatkan dengan optimal akan mengurangi kemiskinan dengan signifikan. Namun demikian, melimpahnya penduduk bisa menciptakan kondisi yang buruk jika tidak dikelola dengan baik.

"Melimpahnya penduduk usia kerja yang tidak memiliki keahlian dan keterampilan dapat meningkatkan pengangguran, kriminalitas, kemiskinan, dan menghambat pertumbuhan ekonomi dan ini disebut bencana demografi," katanya.

Ia menyebutkan, bonus demografi yang akan meledak di tahun 2030 ditandai jumlah penduduk usia produktif akan mencapai pada angka 64 persen.

Bagas menyampaikan, jika Indonesia tidak siap menghadapi Bonus Demografi ini akan menjadi sebuah Bencana Demografi. Di mana angka pengangguran intelektual akan semakin tinggi.

Ia mengatakan, pekerjaan rumah yang paling utama bersama dilakukan, jika ingin Indonesia menjadi negara maju yaitu mengupayakan bertambahnya jumlah pengusaha di Indonesia hingga ideal diatas 10 persen.

"Pada kepengurusan HIPMI, jika terpilih menjadi ketua umum, Insya Allah saya akan menciptakan 1 juta pengusaha baru selama 3 tahun ke depan," katanya.

Sebab, katanya, mengutip data Badan Pusat Statistik bahwa jumlah pengusaha terkini memang masih dikisaran angka 3,47 persen dari total populasi penduduk Indonesia

Sementara Akbar Hiimawan Buchari dalam debat tersebut berharap agar para pengurus HIPMI di seluruh Indonesia bisa berkolaborasi bisnis bersama baik pengusaha dari NTT dengan Sumatera, Kalimantan dengan pengusaha NTT dan sebaliknya sehingga seluruh suplay change bisa diketahui bersama.

Karena itu, menurut dia, perlu adanya big data atau pusat data HIPMI. Dengan begitu,  HIPMI, khususnya pengusaha pengusaha daerah bisa mengali potensi di daerah masing-masing.

“Karena itu pusat data yang sudah ada akan kita benahi kembali dan akan kita launching, dengan tujuan agar pengusaha HIPMI bisa terdata,” ujar dia.

Sementara itu calon lainnya yang tampil pada sesi yang sama yakni Anggawira (Ketua Umum Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI) menilai sektor pariwisata itu tidak hanya pada lokasi wisatanya, tetapi juga ada pada masyarakatnya.

“Karena itu ada program-program pemerintah melalui dana desa yang setiap tahun dikucurkan Rp74 triliun pertahun. Tantangannya adalah bagaimana agar dana desa itu bisa dimanfaatkan untuk sektor-sektor produktif? Nah HIPMI akan hadir disana,” ujar dia.

HIPMI akan mengambil peran membantu mengembangkan pedesaan dengan program-program pedesaan dengan menggunakan dana desa itu melalui pengembang-pengembangan.