Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Komentari IMF, Didik Rachbini Kritik Bunga Pinjaman Indonesia Setara dengan Bangladesh

image-gnews
Didik Rachbini Sarankan Kaji 3 Kelompok Perundang-undangan
Didik Rachbini Sarankan Kaji 3 Kelompok Perundang-undangan
Iklan

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Meski begitu, kata Didik, IMF cenderung telat mengomentari tingginya bunga utang pemerintah itu. "IMF terlambat melihat ini karena sudah lama masalah ini menjadi sasaran kritik ekonom-ekonomi nasional. Tetapi tidak bergeming karena akal sehat pengambil keputusan, parlemen dan pemrintah, tertutup watak dasar budget maximizer tanpa kalkulasi yang memadai," ujar dia.

Sebelumnya, IMF menilai level biaya pinjaman pemerintah Indonesia atau sovereign borrowing costs saat ini terlalu tinggi. Kondisi levelnya pun menurut mereka tidak relevan dengan upaya pengelolaan fiskal pemerintah yang semakin baik.

Berdasarkan data Regional Economic Outlook Asia and Pacific IMF edisi Oktober 2022, Indonesia masuk 3 besar dengan sovereign borrowing costs terbesar bersama Bangladesh dan India. Besarannya untuk local currency yield sekitar 8 persen untuk tenor 10 tahun.

"Ini terlalu tinggi, dan kita inginnya itu lebih rendah lagi," kata IMF Senior Resident Representative untuk Indonesia James Walsh saat berkunjung ke kantor Tempo di Jalan Palmerah Barat, Jakarta Selatan, Selasa, 1 November 2022.

Satu-satunya cara untuk menurunkan biaya bunga utang itu, kata James, adalah dengan menciptakan kebijakan fiskal yang kredibel dalam rentang waktu yang sangat lama. Dalam kurun waktu 10-15 tahun, Indonesia mampu menekan defisit fiskal di level yang rendah.

Adapun defisit fiskal atau defisit APBN Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara maksimal sebesar 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).

"Satu-satunya cara untuk menurunkan biaya suku bunga adalah dengan memiliki kebijakan fiskal yang kredibel dalam jangka waktu yang lama sehingga Indonesia benar telah jauh lebih rendah dari 10-15 tahun yang lalu, tetapi prosesnya selalu lambat," ujar Walsh.

Baca juga: Sering Beri Utang, Apa Beda IMF dengan Bank Dunia?

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Inflasi di Pakistan Berdampak pada Harga Hewan Kurban

6 jam lalu

Ilustrasi sapi qurban. ANTARA/Andreas Fitri Atmoko
Inflasi di Pakistan Berdampak pada Harga Hewan Kurban

Warga Pakistan mengeluhkan mahalnya hewan kurban untuk Idul Adha, di tengah masalah inflasi yang dihadapi negara tersebut.


Pertamina Sumbang Rp426 Triliun ke Penerimaan Negara di 2023

1 hari lalu

Pertamina Sumbang Rp426 Triliun ke Penerimaan Negara di 2023

Kontribusi Pertamina terhadap penerimaan fiskal adalah bukti pertumbuhan bisnis Pertamina berjalan dengan baik.


Utang Luar Negeri per April 2024 Turun Jadi USD398,3 Miliar, Dipengaruhi Penempatan Dana Investor

1 hari lalu

Ilustrasi Hutang. shutterstock.com
Utang Luar Negeri per April 2024 Turun Jadi USD398,3 Miliar, Dipengaruhi Penempatan Dana Investor

Utang Luar Negeri Indonesia pada April 2024 menurun menjadi US$ 398,3 miliar atau sekitar Rp6.522,6 triliun dengan asumsi kurs Rp16.380 per dolar AS.


Alasan LPEM UI Sebut Utang Jatuh Tempo Negara Sebesar Rp 800 Triliun Masih Aman

1 hari lalu

Menkeu Sri Mulyani mengatakan utang pemerintah bertambah karena membengkaknya defisit APBN bertujuan untuk membantu rakyat dan menangani pandemi Covid-19.
Alasan LPEM UI Sebut Utang Jatuh Tempo Negara Sebesar Rp 800 Triliun Masih Aman

LPEM FE UI menilai utang Pemerintah sebesar Rp 800 triliun yang jatuh tempo pada 2025-2027 masih dalam batas aman, asal digunakan secara produktif.


Sederet Cerita Kasus Judi Online, dari Guru hingga Polisi jadi Korban Terlilit Utang Pinjol, Bunuh Diri hingga..

2 hari lalu

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Ade Ary Syam Indradi dan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra dalam Konferensi Pers Pengungkapan Kasus Judi Online di Aplikasi Games Royal Domino. Konferensi pers dilakukan pada Kamis, 6 Juni 2024 di Polda Metro Jaya. Tempo/Yohanes Maharso.
Sederet Cerita Kasus Judi Online, dari Guru hingga Polisi jadi Korban Terlilit Utang Pinjol, Bunuh Diri hingga..

Banyaknya kasus judi online yang terus memakan korban disoroti Presiden Jokowi. Berikut deretan cerita korban judi online yang telah Tempo rangkum.


IHSG Diprediksi Bergerak Variatif di Rentang 6.800 - 6.880

2 hari lalu

Pengunjung melihat layar pergerakan Index Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa 16 April 2024. IHSG ambruk di tengah banyaknya sentimen negatif dari global saat Indonesia sedang libur Panjang dalam rangka Hari Raya Lebaran 2024 atau Idul Fitri 1445 H, mulai dari memanasnya situasi di Timur Tengah, hingga inflasi Amerika Serikat (AS) yang kembali memanas. TEMPO/Tony Hartawan
IHSG Diprediksi Bergerak Variatif di Rentang 6.800 - 6.880

IHSG dibuka menguat 43,73 poin atau 0,64 persen ke posisi 6.893,83.


Otorita IKN Minta Tambah Anggaran Rp 29,8 Triliun, Padahal Sudah Segini Digelontorkan untuk IKN

3 hari lalu

Plt Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Raja Juli Antoni saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Seni, 10 Juni 2024. Rapat tersebut membahas pembincaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2025, rencana kerja Pemerintah tahun 2025 dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Otorita IKN Minta Tambah Anggaran Rp 29,8 Triliun, Padahal Sudah Segini Digelontorkan untuk IKN

Hingga saat ini, total penggunaan anggaran IKN sejak 2022 sudah sebesar Rp 72,3 triliun. Otorita IKN masih minta tambah Rp 29,8 triliun lagi.


Disinggung Soal Tapera, Sri Mulyani Sebut Pemerintah Gelontorkan APBN Rp 228,9 Triliun untuk Perumahan Rakyat

4 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers disaksikan Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Ahmad Muzani usai melakukan pertemuan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih,Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu membahas transisi pemerintahan dan RAPBN 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Disinggung Soal Tapera, Sri Mulyani Sebut Pemerintah Gelontorkan APBN Rp 228,9 Triliun untuk Perumahan Rakyat

Ditanya soal Tapera, Sri Mulyani menjelaskan kepada anggota DPD RI sejak 2015-2024, pemerintah telah mengeluarkan total Rp 228,9 triliun dari APBN


BP Tapera Klaim Dana Tapera Tidak Digunakan untuk Biaya Pembangunan IKN

4 hari lalu

Petugas melayani peserta tabungan perumahan rakyat (Tapera) di Kantor Pelayanan Badan Pengelola Tapera, Jakarta, Selasa 4 Juni 2024. Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan dan akuntabilitas pengelolaan dana Tapera. TEMPO/Tony Hartawan
BP Tapera Klaim Dana Tapera Tidak Digunakan untuk Biaya Pembangunan IKN

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebut dana Tapera berpotensi digunakan untuk membiayai proyek IKN.


Apakah Data di Aplikasi Pinjol Bisa Dihapus? Ini Penjelasannya

5 hari lalu

Anda mungkin penasaran, apakah data di aplikasi pinjol bisa dihapus? Berikut ini penjelasan lengkapnya. Anda bisa meminta bantuan pada OJK. Foto: Canva
Apakah Data di Aplikasi Pinjol Bisa Dihapus? Ini Penjelasannya

Anda mungkin penasaran, apakah data di aplikasi pinjol bisa dihapus? Berikut ini penjelasan lengkapnya. Anda bisa meminta bantuan pada OJK.