“Ada beberapa concern kita juga agar transfer ke daerah tidak hanya berhenti di sana, tapi ada hasilnya seperti apa, untuk penurunan stunting, peningkatan pendidikan, dan peningkatan kualitas kesehatan,” ucap Luky lebih lanjut menanggapi permintaan Sri Mulyani tersebut.
Pada Jumat pekan lalu, Sri Mulyani menyebutkan soal dana sekitar Rp 1.200 triliun dalam APBN untuk belanja negara belum terserap. Oleh karena itu, pemerintah memastikan bakal memaksimalkan penyerapan anggaran belanja di sisa tahun ini.
"Ini sangat besar uangnya dan kalau mungkin kami bisa eksekusi semua," ucap Sri Mulyani dalam Seminar Strategi Capai Ekonomi Kuat & Berkelanjutan di Tengah Risiko di Jakarta, Jumat, 28 Oktober 2022.
Sedangkan Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai belum teserapnya anggaran belanja itu tidak baik bagi perekonomian negara. Padahal, periode tahun buku 2022 tinggal dua bulan lagi. “Ya sebenarnya buat perekonomian Indonesia tidak baik,” ujar Bhima melalui sambungan telepon pada Sabtu, 29 Oktober 2022.
Alasannya, Bhima melanjutkan, karena anggaran pemerintah saat ini sedang surplus. Surplus APBN itu bila tidak segera disalurkan kembali ke masyarakat, berarti pemerintah menumpuk uang. Padahal dengan uang itu bisa mendatangkan efek berganda terhadap ekonomi Indonesia.
Ia mencontohkan salah satu efeknya adalah penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan UMKM, perlindungan sosial yang seharusnya lebih besar dan cepat cair, tidak berputar ke masyarakat. Itu juga bisa membuat kementerian lembaga berlomba-lomba melakukan perjalanan dinas di akhir tahun. “Betul nanti ada perilaku begitu, bikin acara macam-macam,” tutur Bhima.
ANTARA | KHORY ALFARIZI
Baca juga: Sri Mulyani Sebut Belanja Negara 1.200 T Belum Terserap, Ekonom Ingatkan Modus Perjalanan Dinas
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.