TEMPO.CO, Jakarta - Kontrak proyek pembangunan Istana Negara di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara rencananya diteken para pertengahan pekan ini. Kepastikan proyek itu dikonformasi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.
"Istana baru mau kontrak minggu ini," kata Basuki Senin, 31 Oktober 2022, seperti dikutip dari Bisnis.
Menyitir data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian PUPR, pembangunan gedung Sekretariat Presiden dan pendukungnya pada Kawasan Istana Kepresidenan di IKN Nusantara memiliki nilai pagu paket Rp 1,38 triliun. Paket ini dimenangkan oleh Waskita Karya (WSKT) dengan harga penawaran Rp 1,35 triliun.
Sementara itu, tender pembangunan bangunan gedung Istana Negara dan lapangan upacara pada Kawasan Istana Kepresidenan di IKN dimenangkan PT Pembangunan Perumahan atau PT PP. Nilai nilai penawaran paketnya adalah Rp 1,34 triliun dari total nilai pagu proyek Rp 1,5 triliun.
Selain itu, PT PP memenangkan tender pembangunan gedung Kantor Presiden pada Kawasan Istana Kepresidenan di IKN Nusantara. Perusahaan pelat merah itu terpilih menjadi pemenang tender dengan harga penawaran Rp 1,56 triliun dari total nilai pagu paket Rp 1,93 triliun.
Sebelumnya, Kementerian PUPR mengumumkan mulai membangun puluhan tower hunian berbentuk rumah susun atau rusun bagi para pekerja konstruksi IKN Nusantara. Para pekerja konstruksi kini tengah membangun infrastruktur dasar yang mendukung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Basuki mengatakan pemerintah membangun 22 tower. Basuki meminta seluruh pekerja, mulai staf hingga manajer kontraktor, termasuk konsultan, tinggal di satu agar mudah untuk berkoordinasi.
"Selain hunian, bisa untuk kantor bersama di situ. Tidak usah di tempat lain agar terkoordinasi dengan rapi," kata Basuki melalui keterangan tertulis, Sabtu, 22 Oktober 2022.
Baca juga: Otorita IKN akan Menjadi Role Model Penataan Organisasi di Indonesia
Pembangunan infrastruktur IKN Nusantara dilaksanakan secara bertahap. Pada tahap awal periode 2022-2024, pembangunan yang akan menjadi prioritas Kementerian PUPR ini mencakuk KIPP seluas 6.671 hektare. Selain hunian bagi pekerja, pembangunan meliputi jalan dan jembatan, drainase, intake air baku, dan penyiapan lahan kawasan atau land development.
Kementerian PUPR juga telah memulai pembangunan fisik infrastruktur dasar, seperti pembangunan bendungan, jalan kerja atau logistik IKN, pembangunan Jalan Lingkar Sepaku. Lalu, Jalan Tol IKN Segmen Karangjoang-Kariangau, Kariangau-Simpang Tempadung, dan Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang.
Selain infrastruktur di KIPP, Kementerian PUPR tengah menyelesaikan pembangunan Bendungan Sepaku Semoi untuk menyediakan air baku kawasan IKN berkapasitas 2.000 liter per detik dan Kota Balikpapan sebesar 500 liter per detik. Bendungan ini juga diproyeksikan sebagai infrastruktur pengendali banjir kawasan IKN sebesar 55 persen.
Kemudian, bangunan penangkap air atau imtake di Sungai Sepaku untuk menyediakan air baku kawasan IKN berkapasitas 3.000 liter per detik. Intake Sungai Sepaku ini, kata Basuki, berkonsep Bendung Obermeyer dengan panjang 117,8 meter.
"Saya ingin kita semua punya semangat yang kuat untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya. Kita ingin menghasilkan karya infrastruktur yang berkualitas yang memperhatikan lingkungan," ujar Basuki.
BISNIS | ARRIJAL RACHMAN
Baca juga: Ekonom Sarankan Pemerintah Tak Buru-buru soal IKN: SoftBank Saja Mundur
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
